Infrasturktur Dry Port Jababeka Sebagai Pelabuhan Darat Peti Kemas, Belum Maksimal

KAB BEKASI- Terkait rencana pengoperasionalan kereta api barang pada April 2011, yang hingga kini infrastruktur belum keseluruhannya siap. Melihat hal tersebut  Wakil Kementerian Perhubungan RI, Bambang Susantono usai peninjauan lokasi Gudang Dry Port,  Jababeka Cikarang Utara, Kamis (27/01).

“Agar dapat mempercepat langkah-langkah konkrit untuk menyiapkan logistik serta infrastrukturnya”.Kata Bambang

Pembahuruan MOU yang telah disepakati oleh berbagai pihak masih terdapat banyak kendala, yakni pembebasan lahan dan porsi pengembangan kawasan yang belum dibangun. Sehingga belum tercapainya jejaring jalan yang utuh.

“Kami akan memberikan waktu perencanaan agar dapat dipercepat,” ujarnya.

Karena itu, perlu dilakukan sistem traffic manajemen untuk menyambungkan sistem jaringan jalan tersebut. Sebab, jaringan jalan yang dipadukan dengan jaringan kereta api merupakan jaringan transportasi. Dua jaringan ini harus seimbang untuk memperlancar logistik. 

Pembebasan lahan, bukan menjadi suatu masalah, hanya saja dapat dilakukan dengan koordinasi dilapangan.

 “Yang sekarang ini terjadi, yakni  pembebasan lahan baik kereta api di priok, ruas jalan antar propinsi maupun nasional, terkait efesiensi kemacetan dijalan, pihaknya akan menekan jumlah truk  pengangkut barang dengan cara pengopresionalan kereta api yang lebih maksimal,  sehingga akan mengurangi beban jalan. Ketika, para pengguna industri di kawasan menarik sebagian muatan barang tersebut, paling tidak ada muatan yang akan sheef di kereta api,” jelas Bambang.

Selain itu, lanjut Bambang, pihaknya juga akan mengurangi beban jalan dengan menyiapkan kereta api yang handal di jalur pantura. Sehingga, sebagian muatan barang dapat di sweeping. “Artinya, load bagi jalan pintas bagi kereta api tersebut. 

Diketahui, Dry Port merupakan pelabuhan darat petikemas antar tujuh kawasan industri di wilayah Kabupaten Bekasi. Dibangun sejak tahun 2006 berdasarkan MOU
bersama antara Pemerintah Pusat (PU), Departemen Perhubungan (Perkeretaapian),
Propinsi Jawa Barat, BUMN serta swasta. Para Perusahaan terbesar dunia di tujuh
kawasan industri ini merupakan penyumbang bagi pemerintah pusat sekitar 60 – 65 persen.  (dharma)

Related Articles :