" saat ini perijinan lebih mudah di pusat dan mengerti betul akan kebutuhan bisnis perusahaan." ujar wakil ketua asosiasi pengusaha indonesia ( APINDO ) Kabupaten Bekasi, Darwoto selasa 8/03/2011.
Pemerintah daerah, dikemukakan Darwoto seharusnya mampu mengeluarkan kebijakan yang berani untuk tidak mempersulit masalah perijinan mengingat masih ditemukannya ketidaksamaan apa yang sudah tercantum di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) di pemerintahan Kabupaten Bekasi, diantaranya mengenai waktu lamanya pengurusan maupun mengenai nominal biayanya.
" dua hal itu sering tidak singkron dalam prakteknya di lapangan, sehingga ini menjadi persoalan buat kami." terangnya
Oleh karenanya, menurut Darwoto pemerintah daerah dapat sepenuhnya menerima sekaligus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mengeluarkan kebijakan perijinan, sehinggga dengan kesamaan tersebut bisa saling menguntungkan tanpa ada yang dirugikan baik mengenai ijin di bidang industri apalagi yang non industri.
" selama ini pemerintah daerah dinilai kurang menerima kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat mengenai perijinan." pungkas Darwoto yang juga selaku pengelola kawasan industri MM2100 cibitung Kabupaten Bekasi.
Diharapkan pula oleh Darwoto, tatanan pemerintah adanya duduk bersama mencari solusi terbaik agar perijinan di daerah, khususnya di Kabupaten Bekasi bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
Sementara itu, kepala BPPT yang baru Muhidin sulit untuk ditemui bahkan dihubungi melalui telepon genggamnya yang diketahui dirinya baru menjabat beberapa bulan terkahir, menggantikan posisi Aat yang kini duduk sebagai kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bekasi./Cho Related Articles :
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan masukan Komentar anda. Terima Kasih.
Redaksi Info Indonesia