JAKARTA-Pembubaran Ahmadiyah kian kencang disuarakan oleh banyak kalangan, menyusul demo yang diikuti oleh sekitar 1.500 orang digelar di Jakarta untuk menuntut pembubaran Ahmadiyah. Massa yang memulai aksinya di Bundaran HI itu sempat merangsek ke depan Istana Negara untuk meminta Presiden SBY membubarkan aliran yang mereka anggap bertentangan dengan Islam tersebut.
Front Pembela Islam adalah salah satu ormas yang lantang menyuarakan pembubaran ahmadiyah bahkan tak tanggung-tanggung, mereka pernah mengancam presiden SBY terkait pernyataan presiden yang akan membubarkan ormas-ormas. Seperti ramai diberitakan, presiden mengatakan, bila ada kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat resmi yang berulangkali melakukan bahkan menganjurkan tindakan kekerasan maka aparat keamanan harus membubarkan organisasi tersebut, sesuai aturan hukum dan etika demokrasi.
“Bila ada kelompok dan organisasi resmi yang selama ini terus melakuan aksi kekerasan, pada para penegak hukum cari jalan yang sah dan legal bila perlu untuk pembubaran,” katanya.
“Jaka sembung naik ojek, enggak nyambung jek,” kata Jurubicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman, menyikapi statemen presiden. Munarman menilai selama ini yang menjadi masalah adalah Ahmadiyah karena melanggar undang-undang (UU). Menurutnya SBY hanya memanipulasi hari pers nasional agar mendapat dukungan kalangan media dan menaikkan kembali ratingnya di lembaga survei yang kian menurun.
Munarman mengancam akan menjadikan SBY seperti Presiden Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali jika tetap bersikap demikian.
“Kita siap mem-Ben Ali-kan SBY. Kita akan gulingkan SBY. Jangan lupa, sejarah Indonesia mencatat sudah tiga kali presiden yang digulingkan massa rakyat,” ancam Munarman.
Pernyatan yang sangat berani tersebut kemudian diamini oleh Habib Riziq Ketua umum FPI yang juga memprotes instruksi presiden kepada aparat penegak hukum untuk tidak segan-segan membubarkan organisasi kemasyarakatan yang kerap melakukan aksi anarkis, dan terbukti melanggar hukum. Pernyataan itu dilontarkan Presiden pada peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2011 lalu.
“Andaikata ada ormas Islam yang dibubarkan SBY dengan cara-cara keji, dengan cara biadab, dengan cara curang, dengan cara kejam, maka saya akan ajak umat Islam di manapun berada, kita gulingkan SBY,” ujar Rizieq.
Terkait polemik itu, Info Indonesia mewawancari Habib Abu Bakar Bin Hasan Al Kaf dari Majelis Ta’lim Al Khoyriah yang kebetulan berada dicikarang dengan didampingi Syekh Ali dari Gunung Jati Cirebon. Habib menilai inti permasalahan berada pada keberadaan Ahmadiyah.“dibeberapa negara, Inggris, India, Malaysia bahkan pakistan ahmadiyah sudah dilarang menggunakan symbol-simbol islam, mengapa di Indonesia belum? Apa ada kepentingan pengalihan isu mafia pajak dan century” katanya.
Habib bahkan menilai, jika pemerintah ngotot tidak membubarkan ahmadiyah maka FPIdan elemen-elemen islam bisa melakukan revolusi.
“ FPI anggotanya lebih dari 1 juta orang” bebernya.
Pembubaran ahmadiyah kian lantang berhembus,setelah FPI kini PPP juga menyuarakan pembubaran ahmadiyah.
Mereka mengancam, jika Presiden tak membubarkan Ahmadiyah, FPPP akan menilai Presiden tidak mematuhi undang-undang dan bisa dimakzulkan.
“Kami meminta Presiden membubarkan Ahmadiyah dan menyatakan Ahmadiyah organisasi terlarang. Jangan sampai PPP menilai Presiden tidak mematuhi undang-undang dan bisa dimakzulkan,” kata Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar dalam konferensi pers di ruang wartawan DPR.
Saling ancam antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan FPI mulai memasuki area politik, kali ini juru bicara Komite Bangkit Bersama Adhie Masardi ikut buka suara. Adhie mengatakan seluruh pihak yang memang selama ini berseberangan dengan pemerintahan SBY, siap mendukung niat FPI untuk menggulingkan pemerintahan jika memang mereka serius.
“Jadi begini, itu kan dugaan, tapi kalau memang benar-benar mereka melihat permerintah ini anti rakyat, mereka bisa berkomunikasi dengan kami,” ujar Adhie
Adhie juga menyayangkan pernyataan yang tiba-tiba dari Munarman yang mengancam akan menggulingkan SBY dari kursi Presiden karena selama ini FPI tidak terdengar suaranya.
Persoalan keyakinan adalah persoalan yang sangat sensitif hingga tak ragu orang-orang bisa mengorbankan nyawa untuk sebuah keyakinan. Meski demikian cara-cara kekekerasan sangat perlu dihindari. Peradaban ini dimulai saat seorang yang marah melemparkan kata bukan batu. Tentu saja, sikap pemimpin yang tidak tegas berimbas pada tragedy yang terjadi dinegeri ini. Pembataian cikeusik dan peristiwa temanggung adalah tanggung jawab pemerintah sepenuhnya.
Lily Wahid, politisi PKB yang juga adik kandung (alm) Gus Dur menilai kerusuhan itu bukan lagi tanggung jawab Menteri Agama Suryadharma Ali, tapi menjadi tanggung jawab Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“SBY juga sudah 6 tahun lebih berkuasa jadi bukan tanggung jawab Menterinya, harusnya tanggung jawab Presiden,” tegas Lily Wahid kepada wartawan di Jakarta.
Tidak bisa disangkal, tragedy yang terjadi dinegeri ini mempertegas hancurnya kewibawaan presiden SBY, pihak –pihak yang mengancam Presiden SBY tahu bahwa negara ini sudah tidak lagi memiliki wibawa. Presiden SBY gagal dalam menjaga kewibawaan negara belum lagi persoalan-persoalan lain seperti korupsi, mafia pajak dan century.
“Jika dia (SBY) tidak sanggup kita akan minta dia mundur. Dia tidak sanggup perbaiki ekonomi, menjaga keamanan, dia tidak sanggup memberantas korupsi mungkin kita akan minta dia mundur,” tegas Lily Wahid
Persoalan kemiskinan tidak bisa dikesampingkan sebagai ornamen penting dalam berbagai peristiwa kekerasan dinegeri ini, demokrasi seakan gagal dinegara dimana rakyatnya masih kelaparan. Hanya orang kenyang akan mampu berpikir jernih dengan menghargai kebebasan dengan cara bertanggung jawab.
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ahmad Zainudin, anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan keharmonisan sosial masih sangat minim.
“Alokasi anggaran untuk kemiskinan juga demikian. Padahal kemiskinan merupakan salah satu faktor utama penyebab ketidakharmonisan sosial dan kerusuhan,” kata Zainudin, kepada wartawan di Gedung DPR/MPR Jakata.[Jp009]
Related Articles :
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan masukan Komentar anda. Terima Kasih.
Redaksi Info Indonesia