DPR Harus Bertanggung Jawab dalam Tragedi Cikeusik

BANTEN-Penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang, yang menewaskan
tiga orang, membuat sejumlah ulama khawatir peristiwa tersebut mencoreng citra Banten yang dikenal dengan sebutan Daerah Seribu Ulama Para ulama di Banten menyayangkan peristiwa Cikeusik yang merenggut korban jiwa. Menurutnya Kiai Ujang, tokoh agama setempat, para kiai tidak menentang perbedaan agama, namun jika Islam diacak-acak, pihaknya tidak segan-segan akan melawan. Dia menjelaskan bahwa para ulama di Pandeglang sudah sejak lama berkoordinasi dengan Kepolisian dan Muspida setempat soal keberadaan jamaah Ahmadiyah di wilayah mereka. Pihak Ahmadiyah yang enggan keluar dari Islam, sudah dinyatakan sesat oleh MUI. Meski demikian Kiai Ujang mengaku tidak mentorelir kekerasan untuk tujuan membubarkan Ahmadiyah. Pelaku kekerasan, lanjutnya, juga tidak dilakukan oleh orang-orang maupun tokoh agama asal Banten. Dia juga meminta polisi mengusut kasus ini sehingga segera selesai agar Provinsi Banten terbebas dari image buruk. Kasus ini tak bisa lagi didiamkan begitu saja, tentu saja masyarakat butuh rasa aman. DPR juga tidak bisa lepas tangan sepenuhnya, sebagai lembaga wakil rakyat, DPR diharapkan terlibat aktif dalam mengantisipasi tindakan kekerasan mengatasnamakan agama bukan sekedar main lempar tuduhan. Anggota DPR dari daerah pemilihan Banten beserta pemerintah provinsi harus bertanggung jawab atas tragedy tersebut. Betapa tidak, pembantaian manusia di Cikeusik menjadi tontonan khalayak ramai laiknya pertunjukan layar tancap dan siapa yang harus bertanggung jawab? [Jp009]

Related Articles :