Toleransi Yang Terkoyak

BANTEN-Kekerasan  terha­dap komunitas beragama, mulai marak di awal tahun ini, rentetan peristiwa kekerasan terus terjadi. Penyerangan terhadap warga Ah­madiyah marak terjadi, terutama di wilayah Jawa Barat seperti Bogor, Garut, Tasikmalaya dan Kuningan. Kemudian yang tera­khir terjadi penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, Jawa Barat terjadi pada 6 Februari 2011, sehingga me­newaskan tiga orang yakni Roni Ahmad, Adi Mulyadi dan Tarno dari jemaat Ahmadiyah.

Indonesia semestinya negara yang plural, sikap toleransi serta pemahaman terhadap keberaga­man menjadi pegangan seluruh komponen masyarakat, kerena hal tersebut diatur dalam konstitusi. Dalam konstitusi kita jelas-jelas menjamin kebebasan beragama bagi seluruh penduduk Indone­sia (pasal 29 UUD), demikian jaminan terhadap kebebasan ter­hadap umat beragama merupakan menifestasi terhadap prinsip-prin­sip Hak Azasi Manusia.

Peristiwa kekerasan terh­adap Jemaah Ahmadiyah telah mengoyak kerukunan umat be­ragama, artinya peristiwa tersebut harus menjadi perhatian berbagai pihak. Karena peristiwa ini telah mengancam keutuhan bangsa.

Kejadian kekerasan terhadap umat beragama menjadi tanggung jawab pemerintah SBY, serta  ins­titusi dibawahnya. Demikian pula penegak hukum harus segera mengambil tindakan tegas  terha­dap para pelaku serta organisasi yang melakukan praktik  kekera­san di Indonesia.

Insiden kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, bukan sekali saja terjadi tetapi kejadian ini terus berulang-ulang sejak 2007 hingga 2010 telah terjadi 286 insiden  penye­rangan dan kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah. Semestinya pihak-pihak terkait sudah melaku­kan langkah-langkah preventif terhadap agar kejadian ini tidak terulang. Disisi lain pemerintah tidak memiliki ketegasan dalam menyikapi praktik kekerasan yang ditunjukkan sekelompok massa yang mengatasnamakan agama.

Wakil Ketua LSM demokrasi dan perdamaian Setara, Bonar Tigor Naipospos, mengatakan dalam banyak kasus negara lalai dalam menjalankan tugas.

“Negara lalai, melakukan pembiaraan, dan tidak mengam­bil langkah yang cukup dalam mencegah tindak kekerasan ter­hadap anggota jamaah Ahmadi­yah,” kata Bonar.

Polemik pertentangan Ah­madiyah ini bak api dalam sekam sewaktu-waktu akan tersulut per­tikaian ini, salah satu ormas yang getol terhadap pembubaran Ah­madiyah adalah Front Pembela Is­lam (FPI). Tekanan FPI terhadap pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah, telah melahirkan SKB yang ditandangani oleh menteri agama, menteri dalam negeri, dan jaksa agung. SKB ini ditujukan untuk meminimalkan konflik antara masyarakat yang meminta ahmadiyah dibubarkan dengan jamaah Ahmadiyah.

Dalam SKB itu menyebutkan diantaranya memberi peringa­tan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan/atau ang­gota pengurus Jemaat Ahmadi­yah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penaf­siran dan kegiatan yang  menyim­pang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya  se­telah Nabi Muhammad SAW, dan menyatakan pula Jemaat Ahmadi­yah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dan Diktum Kedua dapat dikenai sanksi  se­suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

Namun keberadaan SKB tersebut bukannya meminimali­sir konflik malah justru dijadikan legitimasi untuk melakukan  keke­rasan. Sehingga banyak kalangan mengusulkan untuk melakukan evaluasi terhadap SKB, seba­gaimana dinyatakan menteri agama Suryadharma Ali.

Menteri Agama, Suryadharma Ali, mengatakan saat ini pihaknya masih mengkaji evaluasi SKB Ahmadiyah karena persoalannya yang cukup kompleks.

“Pemerintah akan melaku­kan dialog nasional untuk  men­gevaluasi surat keputusan ber­sama tentang Ahmadiyah ini. Itu kan tidak hanya sekedar masalah Ahmadiyah saja, tapi juga aspek lain harus diperhitungkan” kata Suryadharma Ali.

“Banyak pihak kita undang untuk menimba informasi  seba­nyak-banyaknya soal Ahmadiyah. Informasi yang kita kumpulkan itu nanti yang bisa dijadikan ba­han langkah-langkah penyelesa­ian permanen soal Ahmadiyah,” tukas Suryadharma.

Disisi lain dalam setiap  ke­sempatan FPI selalu menuntut pemerintah membubarkan Ah­madiyah di Indonesia apa pun resikonya. Habib Rizieq Shihab, menyatakan Islam tidak pernah menolak pluralisme sepanjang tidak mencampur adukkan ajaran Islam dengan ajaran lain.

“Islam sangat toleran, sangat jelas mengajarkan bagaimana menghargai orang lain. Islam tidak menolak pluralitas, kemaje­mukan, keberagaman. Yang  pen­ting jangan mencela ajarannya, Qurannya dan keyakinanya,” ka­tanya

Namun begitu, Habib Riz­ieq mengemukakan bahwa plu­ralisme bukan lahir dari agama Islam sehingga haram hukumnya bagi ummat Islam untuk mengi­kutinya. “Islam selalu menghar­gai agama lain, bahkan Yahudi. Tetapi, Ahmadiyah baru ada dan hanya menjiplak agama Islam,” ucapnya.

Sementara itu Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang Keruku­nan Beragama, Slamet Effendy Yusuf, menyebutkan bahwa  keke­rasan terhadap Jamaah Ahmadi­yah sudah sampai pada titik Zero Tolerance. Meski mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan, Slamet men­jelaskan bahwa kekerasan bahkan menyebabkan kematian kepada orang-orang dengan keyakinan berbeda tidak dapat ditoleransi.

“Tanggapan kami bentrok melahirkan kekerasan sampai menyebabkan terbunuhnya ang­gota masyarakat tidak bisa di­toleransi. Apa pun persoalannya, ada zero tolerance terhadap  kegi­atan-kegiatan yang menyebabkan kematian,” ujar Slamet

Ditempat terpisah anggota komisi 8 Abdul kadir Karding menyatakan “Kasus penyerangan terhadap Ahmadiyah ini harus diungkap sampai akar-akarnya jangan sampai nanti ada angga­pan kalau malakukan kekerasan tidak di tindak dengan tegas dan menjadi bola salju yang bergulir, serta angan sampai ada anggapan masyarakat melakukan kekerasan hanya dipenjara satu atau dua hari saja, atau karena ini masalah agama jadi tidak akan ada tinda­kan apa-apa.” kata Karding

“Menteri agama juga harus lebih konsen melakukan pembi­naan umat, jangan hanya fokus masalah penyelenggaraan haji saja atau urusan pendidikan Is­lam, tetapi hal yang paling utama adalah pembinaan umat yang me­liputi kerukunan umat beragama, pembinaan umat beragama ini yang isinya memberikan penaf­siran agama yang lebih moderat”.

“Saat ini banyak dakwah-dakwah yang dilakukan ban­yak kalangan adalah membenci, menghasut, menegasikan penga­nut agama yang lain, ini saya kira tidak sesuai alam kultur negara kita yang pancasilais” tandasnya

Menanggapi tentang maraknya aksi kekerasan yang terjadi dan disisi lain pemerintah dan penegak hukum tidak mampu untuk mencegahnya, Dr.H  Soe­karwo, SH, MH ketua umum PA GMNI juga dewan pertimbangan partai demokrat menyatakan,

“Kita mesih menyaksikan ba­gaimana upaya penegakan hukum bagaikan menegakkan benang basah, semakin keatas semakin sulit untuk tegak. Bahkan dalam beberapa kasus, upaya penega­kan hukum dikalahkan oleh teka­nan kekuatan tertentu yang bisa mengerahkan massa dalam jum­lah banyak. [Jp008]

DPR Harus Bertanggung Jawab dalam Tragedi Cikeusik

BANTEN-Penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang, yang menewaskan
tiga orang, membuat sejumlah ulama khawatir peristiwa tersebut mencoreng citra Banten yang dikenal dengan sebutan Daerah Seribu Ulama Para ulama di Banten menyayangkan peristiwa Cikeusik yang merenggut korban jiwa. Menurutnya Kiai Ujang, tokoh agama setempat, para kiai tidak menentang perbedaan agama, namun jika Islam diacak-acak, pihaknya tidak segan-segan akan melawan. Dia menjelaskan bahwa para ulama di Pandeglang sudah sejak lama berkoordinasi dengan Kepolisian dan Muspida setempat soal keberadaan jamaah Ahmadiyah di wilayah mereka. Pihak Ahmadiyah yang enggan keluar dari Islam, sudah dinyatakan sesat oleh MUI. Meski demikian Kiai Ujang mengaku tidak mentorelir kekerasan untuk tujuan membubarkan Ahmadiyah. Pelaku kekerasan, lanjutnya, juga tidak dilakukan oleh orang-orang maupun tokoh agama asal Banten. Dia juga meminta polisi mengusut kasus ini sehingga segera selesai agar Provinsi Banten terbebas dari image buruk. Kasus ini tak bisa lagi didiamkan begitu saja, tentu saja masyarakat butuh rasa aman. DPR juga tidak bisa lepas tangan sepenuhnya, sebagai lembaga wakil rakyat, DPR diharapkan terlibat aktif dalam mengantisipasi tindakan kekerasan mengatasnamakan agama bukan sekedar main lempar tuduhan. Anggota DPR dari daerah pemilihan Banten beserta pemerintah provinsi harus bertanggung jawab atas tragedy tersebut. Betapa tidak, pembantaian manusia di Cikeusik menjadi tontonan khalayak ramai laiknya pertunjukan layar tancap dan siapa yang harus bertanggung jawab? [Jp009]

“REVOLUSI HARGA MATI” JIKA AHMADIYAH TIDAK BUBAR

JAKARTA-Pembubaran Ahmadiyah kian kencang disuarakan oleh banyak kalangan, menyusul demo yang diikuti oleh sekitar 1.500 orang digelar di Jakarta untuk menuntut pembubaran Ahmadiyah. Massa yang memulai aksinya di Bundaran HI itu sempat merangsek ke depan Istana Negara untuk meminta Presiden SBY membubarkan aliran yang mereka anggap bertentangan dengan Islam tersebut.

Front Pembela Islam ada­lah salah satu ormas yang lan­tang menyuarakan pembuba­ran ahmadiyah bahkan tak tanggung-tanggung, mereka per­nah mengancam presiden SBY terkait pernyataan presiden yang akan membubarkan ormas-or­mas. Seperti ramai diberitakan, presiden mengatakan, bila ada kelompok masyarakat atau or­ganisasi masyarakat resmi yang berulangkali melakukan bah­kan menganjurkan tindakan kekerasan maka aparat keamanan harus membubarkan organisasi tersebut, sesuai aturan hukum dan etika demokrasi.

“Bila ada kelompok dan or­ganisasi resmi yang selama ini terus melakuan aksi kekerasan, pada para penegak hukum cari jalan yang sah dan legal bila perlu untuk pembubaran,” katanya.

“Jaka sembung naik ojek, enggak nyambung jek,” kata Juru­bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman, menyikapi statemen presiden. Munarman menilai se­lama ini yang menjadi masalah adalah Ahmadiyah  karena me­langgar undang-undang (UU). Menurutnya SBY hanya mema­nipulasi hari pers nasional agar mendapat dukungan kalangan media dan menaikkan kembali ratingnya di lembaga survei yang kian menurun.

Munarman mengancam akan menjadikan SBY seperti Presiden Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali jika tetap bersikap demikian.

“Kita siap mem-Ben Ali-kan SBY. Kita akan gulingkan SBY. Jangan lupa, sejarah Indonesia mencatat sudah tiga kali presiden yang digulingkan massa rakyat,” ancam Munarman.

Pernyatan yang sangat berani tersebut kemudian diamini oleh Habib Riziq Ketua umum FPI yang juga memprotes instruksi presiden kepada aparat penegak hukum untuk tidak segan-segan membubarkan organisasi ke­masyarakatan yang kerap melaku­kan aksi anarkis, dan terbukti melanggar hukum. Pernyataan itu dilontarkan Presiden pada peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2011 lalu.

“Andaikata ada ormas Islam yang dibubarkan SBY dengan cara-cara keji, dengan cara bi­adab, dengan cara curang, dengan cara kejam, maka saya akan ajak umat Islam di manapun berada, kita gulingkan SBY,” ujar Rizieq.

Terkait polemik itu, Info In­donesia mewawancari Habib Abu Bakar Bin Hasan Al Kaf dari Ma­jelis Ta’lim Al Khoyriah yang ke­betulan berada dicikarang dengan didampingi Syekh Ali dari Gu­nung Jati Cirebon. Habib menilai inti permasalahan berada pada ke­beradaan Ahmadiyah.“dibeberapa negara, Inggris, India, Malaysia bahkan pakistan ahmadiyah sudah dilarang menggunakan symbol-simbol islam, mengapa di Indone­sia belum? Apa ada kepentingan pengalihan isu mafia pajak dan century” katanya.

Habib bahkan menilai, jika pemerintah ngotot tidak mem­bubarkan ahmadiyah maka FPI­dan elemen-elemen islam bisa melakukan revolusi.

“ FPI anggotanya lebih dari 1 juta orang” bebernya.

Pembubaran ahmadiyah kian lantang berhembus,setelah FPI kini PPP juga menyuarakan pem­bubaran ahmadiyah.

Mereka mengancam, jika Presiden tak membubarkan Ah­madiyah, FPPP akan menilai Presiden tidak mematuhi undang-undang dan bisa dimakzulkan.

“Kami meminta Presi­den membubarkan Ahmadiyah dan menyatakan Ahmadiyah organisasi terlarang. Jangan sam­pai PPP menilai Presiden tidak mematuhi undang-undang dan bisa dimakzulkan,” kata Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar dalam konferensi pers di ruang war­tawan DPR.

Saling ancam antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan FPI mulai memasuki area poli­tik, kali ini juru bicara Komite Bangkit Bersama Adhie Masardi ikut buka suara. Adhie mengata­kan seluruh pihak yang memang selama ini berseberangan dengan pemerintahan SBY, siap mendu­kung niat FPI untuk mengguling­kan pemerintahan jika memang mereka serius.

“Jadi begini, itu kan dugaan, tapi kalau memang benar-benar mereka melihat permerintah ini anti rakyat, mereka bisa berkomu­nikasi dengan kami,” ujar Adhie

Adhie juga menyayangkan pernyataan yang tiba-tiba dari Munarman yang mengancam akan menggulingkan SBY dari kursi Presiden karena selama ini FPI tidak terdengar suaranya.

Persoalan keyakinan ada­lah persoalan yang sangat sensi­tif hingga tak ragu orang-orang bisa mengorbankan nyawa un­tuk sebuah keyakinan. Meski demikian cara-cara kekekerasan sangat perlu dihindari. Perada­ban ini dimulai saat seorang yang marah melemparkan kata bukan batu. Tentu saja, sikap pemimpin yang tidak tegas berimbas pada tragedy yang terjadi dinegeri ini. Pembataian cikeusik dan peristi­wa temanggung adalah tanggung jawab pemerintah sepenuhnya.

Lily Wahid, politisi PKB yang juga adik kandung (alm) Gus Dur menilai kerusuhan itu bukan lagi tanggung jawab Men­teri Agama Suryadharma Ali, tapi menjadi tanggung jawab Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“SBY juga sudah 6 tahun lebih berkuasa jadi bukan tang­gung jawab Menterinya, harusnya tanggung jawab Presiden,” tegas Lily Wahid kepada wartawan di Jakarta.

Tidak bisa disangkal, tragedy yang terjadi dinegeri ini mem­pertegas hancurnya kewibawaan presiden SBY, pihak –pihak yang mengancam Presiden SBY tahu bahwa negara ini sudah tidak lagi memiliki wibawa. Presiden SBY gagal dalam menjaga kewibawaan negara belum lagi persoalan-per­soalan lain seperti korupsi, mafia pajak dan century.

“Jika dia (SBY) tidak sang­gup kita akan minta dia mun­dur. Dia tidak sanggup perbaiki ekonomi, menjaga keamanan, dia tidak sanggup memberantas korupsi mungkin kita akan minta dia mundur,” tegas Lily Wahid

Persoalan kemiskinan tidak bisa dikesampingkan sebagai or­namen penting dalam berbagai peristiwa kekerasan dinegeri ini, demokrasi seakan gagal dinegara dimana rakyatnya masih kela­paran. Hanya orang kenyang akan mampu berpikir jernih dengan menghargai kebebasan dengan cara bertanggung jawab.

Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ahmad Zainudin, anggaran pemerintah yang dia­lokasikan untuk menjaga keru­kunan antar umat beragama dan keharmonisan sosial masih sangat minim.

“Alokasi anggaran untuk kemiskinan juga demikian. Pa­dahal kemiskinan merupakan salah satu faktor utama penyebab ketidakharmonisan sosial dan kerusuhan,” kata Zainudin, ke­pada wartawan di Gedung DPR/MPR Jakata.[Jp009]

PEMBANTAIAN BIADAB DI CIKEUSIK LEBIH KEJAM DARI FIR’AUN

BANTEN-Penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik menjadi berita hangat dimana-mana, rekaman video yang beredar di situs youtube yang diunggah oleh se­seorang dan dilihat banyak orang menimbulkan kengerian. Dalam peristiwa itu, tiga orang mening­gal dunia dan beberapa orang luka-luka. Polri mengungkapkan kronologi persitiwa di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu (6/2/2011) itu. Menurut polisi, kejadian tersebut bermula dari kegiatan rutin jemaah Ahmadi­yah yang dilakukan di kediaman salah satu jemaahnya Suparman. Kegiatan yang dilakukan pada Minggu (6/2/2011), sebelumnya pihak Kepolisian telah mengim­bau untuk tidak dilaksanakan.

“Ini kegiatan akan ada aksi sekelompok masyarakat di rumah Pak Suparman, itu sudah ada hari Jumat. Itu sudah ada upaya-upaya persuasif, imbauan dari kepoli­sian agar tidak lakukan kegiatan. Kita bersama tokoh masyarakat, agama, anggota Polres, berupaya. Upaya itu pencegahan sudah se­jak Jumat,” jelas Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisa­ris Besar Boy Rafli Amar, di Mar­kas Besar Polri, Jakarta,

Imbauan polisi ini menurut Boy, tidak diindahkan Ahmadi­yah, Maka Polri pun melakukan antisipasi terjadinya bentro­kan massa. Kepolisian Sektor Cikeusik telah mengkoordinir anggotanya untuk mengamankan kegiatan jemaah Ahmadiyah.

Boy menjelaskan bahwa pada hari minggu pagi kekuatan polsek cikeusik sudah dikordinir namun dia menduga ada yang mempro­vokasi hingga mendatangkan massa dalam jumlah besar.

“Ini kan tidak mungkin da­tang dengan tiba-tiba dengan sendirinya, karena massa ini  ren­tan provokasi,” tambah Boy.

Walaupun melakukan antisi­pasi dan mempersiapkan kekua­tan di tingkat kepolisian sektor, bentrokan massa ini tidak dapat dibendung. Kerusuhan terjadi saat jemaah Ahmadiyah melakukan kegiatannya.

“Ini adalah masyarakat yang datang bersama-sama baik yang bertamu ke rumah Pak Suparman maupun masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya mereka disana. Ini kita mau cari tahu ada masalah apa,” imbuh Boy.

Polri beralasan, kekuatan anggota polisi di tingkat kepoli­sian sektor tidak memadai un­tuk melerai bentrokan massa di Cikeusik.

“Menurunkan aparat dalam jumlah besar memerlukan waktu” kata Boy.

Penyerangan terhadap je­maah Ahmadiyah pun tak bisa di­hindari, Tanpa ampun, tiga warga Ahmadiyah–Mulyadi, Roni, dan Tarno–tewas seketika. Yang lain, berhasil menyelamatkan diri da­lam kondisi penuh sayatan, wajah hancur, dan lebam di sekujur tu­buh. Dalam insiden itu, satu mo­bil dibakar kelompok penentang,

Saat ini kepolisian terus mengejar pelaku dan hingga beri­ta ini ditulis tercatat kepolisian te­lah menetapkan 9 orang tersangka tersangka, sementara itu jumlah saksi yang diperiksa mencapai 95 orang. Polisi juga menetapkan satu anggota Ahmadiyah sebagai tersangka. [Jp009]