Perseteruan Gubernur Jabar Vs PT. Star Energy

BANDUNG,- Setelah sempat terjadi perseteruan sengit antara Gubernur Jawa Barat dengan pihak pengembang PT. Star Energy, pemenang tender dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)Wayang Windu Unit III, di Pangalengan Kab. Bandung.

Gubernur sempat terpojok, karena dianggap sebagai penghambat utama pembangunan proyek PLTP tersebut, sehingga proses pembangunan berjalan tersendat. Setelah terdesak, akhirnya Gubernur angkat bicara, kendati tidak mau disebut sebagai penghambat proyek. Dengan diplomatis Gubernur mengatakan, masyarakat Jawa Barat mendukung penuh proyek tersebut.

Gubernur pun akhirnya mengakui, bahwa ia pun punya keinginan terhadap proyek tersebut. “Wajar bila ada timbal balik saling menguntungkan, yakni Jawa Barat turut dalam pengoperasian PLTP tersebut. Apalagi sebelumnya pihak PT Star Energy sebagai pelaksana proyek sudah komitmen menyerahkan maksimal 20 persen sahamnya kepada BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Dikatakan, komitmen itu sebenarnya sudah tertuang dalam perjanjian antara PT Star Energy dengan BUMD milik Provinsi Jawa Barat. Namun belakangan, kilah Gubernur Heryawan balik menyalahkan PT. Star Energy, bahwa pihak PT Star Energy seperti enggan mewujudkan komitmennya itu.

“Padahal kami melalui BUMD sudah siap menyetorkan dana sesuai dengan nilai saham. Jadi secara tegas kami bukan penyertaan saham kosong apalagi bodong. Dan itu sudah kami jelaskan di hadapan Wakil Presiden Boediono beberapa waktu lalu. Sekaligus menekankan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam percepatan pembangunan PLTP,” tegas Heryawan di Gedung Negara Pakuan, Kamis (3/2), lalu.

Dalam informasi sebelumnya disebutkan pembangunan PLTP Wayang Windu Unit III dan IV, merupakan proyek energi alternatif yang berada di kawasan  Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Kelak jika beroperasi menghasilkan energi listrik sebesar 173 Megawatt (MW). Proyek PLTP Wayang Windu Unit III dan IV total senilai US $400 juta yang di Prakarsai PT Star Energy. Namun proses pembangunannya masih menunggu realisasi komitmen antara PT Star Energy dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Sebagaimana telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Pendahuluan antara PT Star Energy dengan BUMD Jabar  pada bulan Juni 2010, Pemprov Jabar hanya ingin mendapatkan komitmen dari perusahaan tersebut yang bersedia memberikan saham maksimal 20% kepada BUMD Jabar dari pengelolaan panas Bumi. Awalnya Star Energy tidak keberatan dengan Perjanjian tersebut. Akan tetapi, belakangan sikap Star Energy berubah dengan belum bersedia memenuhi komitmen 20% tersebut.” Ujar Heryawan

Lebih lanjut Heryawan menyatakan merupakan hal yang wajar bila Provinsi Jawa Barat melalui BUMD mendapatkan bagian dari rencana pengembangan panas bumi di Wayang Windu. Semua itu berdasarkan pertimbangan aspek keadilan bagi masyarakat Jawa Barat. Apalagi wilayah pembangunan dan pengoperasian PLTP tersebut berada di Jawa Barat.  Dimana panas bumi tersebut bersumber di dalam perut bumi Jawa Barat. Oleh karenanya masyarakat Jawa Barat berhak mendapatkan bagian. “Selama ini, daerah kurang mendapatkan timbal balik yang setimpal dari pengelolaan panas bumi,” tandasnya. (IS).

Related Articles :