Sekretaris Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah Terancam Bubar

Jakarta- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumumkan sikapnya menyusul desakan reshuffle yang belakangan ini marak berhembus. Hal itu Itu diungkapkannya di Kantor Presiden sebelum rapat terbatas.

“Tadi pagi, saya mendapat laporan dari staf bahwa masyarakat melalui media massa ingin mendengarkan apa yang akan saya lakukan terkait apa yang dibicarakan menyangkut koalisi,” kata SBY.

“Nanti setelah sidang kabinet pada forum terpisah akan diberikan penjelasan. Tentu saya berpikir dan bertindak sesuai sistem. Tidak ingin reaktif. Semua dipikirkan secara masak-masak” katanya.

Terkait dengan beberapa parpol yang tergabung dalam setgab dan dinilai ‘nakal’ oleh kubu partai demokrat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat didesak perlu segera menyikapi perilaku politik dua anggota koalisi yaitu Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera. Sebagai partai pemerintah demokrat mulai gerah dan tampaknya sudah tidak sabar menghadapi manuver-manuver politik yang dilakukan oleh PKS dan Golkar yang nonabene berada dalam koalisi.  Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mengemukakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak perlu surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk keluar dari koalisi pendukung pemerintah. Dia mengatakan, Partai Demokrat mempersilakan PKS untuk segera keluar dari Setgab karena merasa memiliki pengalaman sebagai oposisi. Saan menegaskan untuk mengeluarkan PKS dari Setgab (Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah) tidak perlu surat resmi dari Presiden sebagaimana yang diminta oleh PKS.

“Kenapa minta surat resmi kalau punya pengalaman jadi oposisi. Keluar saja secara ksatria,” kata Saan yang juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI.

Sementara itu, Menkominfo Tifatul Sembiring terkesan santai menanggapi soal isu reshuffle. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera itu ‘cuek’ dengan hal tersebut.
"Kalau kena reshuffle? Ya saya siap. Saya sebagai menteri, konsentrasi kerja saja," ujarnya

Ditempat terpisah, partai Golkar menantang Partai Demokrat untuk mengusir Golkar dari partai koalisi. Partai beringin itu lebih memilih diusir daripada diminta mengundurkan diri dari gerbong koalisi.

“jika diusir alhamdulillah, karena itu yang diminta oleh kita. Saya sudah minta Golkar putuskan keluar dari Setgab, tarik menteri dari kabinet,” ujar anggota Fraksi Golkar Agun Gunanjar.

“Seminggu sebelum pemilihan itu hak angket pajak saya sudah katakan, Golkar minta diusir,” papar dia lagi. Gunanjar menegaskan, partainya tidak pernah meminta bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah. Sebaliknya, Golkar mau bergabung karena diajak.
“Kami bergabung karena demi kepentingan rakyat. Kalau kita mengundurkan diri, apa alasannya,” kilah anggota Komisi II DPR ini.
“Yang jelas kita nggak pernah minta dilamar,” tukas dia.

Para pengamat politik sendiri menilai, SBY tidak akan berani untuk mengeluarkan golkar dari koalisi karena justru melemahkan posisi demokrat.

Pengamat politik Charta Politika, Arya Fernandes menilai partai Golkar masih terlalu tangguh bagi Partai Demokrat. Jika melepaskan Partai Golkar, maka oposisi di parlemen akan semakin kuat. Belum tentu nanti demokrat akan seberuntung saat memenangkan hak angket mafia pajak kemarin.
"Selisih 2 suara itu menunjukan Golkar masih kuat," jelas dia. (jp009)

Related Articles :