14 TKI Bermasalah Asal Jabar Berhasil Dipulangkan

BANDUNG-  Tepat pukul 21.00 Wib, Selasa (25/1) sebanyak 14 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah asal Jawa Barat tiba kembali di daerah asalnya Jawa Barat. Saat ini mereka masih ditampung di shelter Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat di Jalan Riau 2 Bandung. Sebelumnya ke 14 TKI ini sempat terlantar di negeri Jiran Malaysia akibat tidak lengkapnya dokumen yang mereka miliki.

Berkat kerjasama antara Pemprov, Jawa Barat dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching, Malaysia, akhirnya mereka berhasil dipulangkan. Misi pemulangan dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Barat, diantaranya Aip Rivai (Ketua Tim), Netty Prasetiani Heryawan (Wakil Ketua), Sri Asmawati Kusumawardani (Ketua Harian), Kepala Dinas Sosial Pemprov. Jabar Enny Heryani, dan Direktur Reerse dan Kriminal Polda Jabar, Kombes Fakhrudin. 

Empat belas TKI tersebut berangkat menuju perbatasan Malaysia-Indonesia di Tebedu, Malaysia, dengan dua mobil dari kantor KJRI, Jl. Stutong, Kuching.  Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Bandung dengan rute Entikong Kalimantan Barat – Pontianak - DKI Jakarta. Keseluruhan TKI itu  berasal dari Kab. Sukabumi (2 orang), Kota Bandung (3 orang), Kab. Bandung Barat (1 orang), Kab. Karawang (1 orang), Kab. Bogor (2 orang), Kab. Purwakarta (1 orang), Kab. Subang (1 orang), Kab. Cianjur (1), Kota Depok (1), dan Kab. Indramayu (1 orang).

Menurut Aip, ketua Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Barat , upaya penjemputan itu dilakukan langsung oleh tim dari Pemprov untuk mempercepat prosesnya.

“Selama ini, pemulangan TKI bermasalah biasanya dilakukan oleh pemerintah pusat,  bekerja sama dengan provinsi perbatasan seperti Kalbar yang berbatasan dengan negara bagian Serawak, Malaysia. Namun, mengingat  upaya itu biasanya membutuhkan waktu lama, Pemprov Jabar langsung berkoordinasi dengan KJRI Kuching untuk mempercepat prosesnya. Kami berupaya memotong mata rantai birokrasi yang biasanya dilakukan," ucapnya di Konjen RI.

(IS)

Related Articles :