KOTA BEKASI – Ramainya pemberitaan di media atas tindakan tindakan Kepala SMAN 2 Kota Bekasi Agus Subrata, yang memprakarsai dalam pengumpulan dana Rp10 juta per kepala SMA dan SMK Negeri se Kota Bekasi,akhir tahun 2010 lalu. Sebanyak 19 Kepala SMAN dan SMKN se Kota Bekasi,memenuhi panggilan Komisi D DPRD Kota Bekasi, Pada Selasa (18/1).
Hadir beberapa Kepala sekolah negeri non Rujukan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), SMA 2,3,4 dan seterusnya termasuk SMK Negeri 2,3,4. Kepala SMAN 2,Agus Subrata ketika ditemui wartawan usai pertemuan tersebut mengatakan, benar ada 13 Kepala SMA Negeri dan 6 Kepala SMK Negeri yang hadir memenuhi panggilan Komisi D DPRD Kota Bekasi."Kami memang ditanya seputar masalah pungutan itu oleh Komisi D,termasuk persoalan anggaran Sekolah Bebas Biaya (SBB)."katanya.
Agus Subrata mengatakan,anggaran yang dipungut dari kepala SMAN non RSBI itu untuk study banding ke luar negeri dan biaya nya di ambil dari dana sertifikasi."Untuk lokasi tujuan study bandingnya akan dikaji terlebih dahulu,tapi soal biaya,kami akan pakai dana sertifikasi."ujar Agus Subrata dengan santainya.
Sementara Komisi D,Abdul Muin Hafid menjelaskan,alasan yang dikemukakan oleh para Kepala SMAN dan SMKN se Kota Bekasi untuk study banding boleh saja. Namun yang namanya study banding harus jelas dan resmi."Study banding ke luar negeri itu domainnya sekolah RSBI dan itu memang ada anggarannya,tapi kalau SMA Negeri non RSBI ingin keluar negeri pakai dana pribadi,silahkan saja." jelas politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
"Coba saja kalau berani kepala sekolah itu menggunakan dana-dana pendidikan yang sudah terprogram seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS),SBB,atau dana sertifikasi guru.Kalau terbukti Komisi D tidak segan-segan merekomendasikan para kepala sekolah tersebut untuk dipecat."tegasnya.
Sedangkan di tempat terpisah,anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi lainnya,Sardi Effendi menegaskan,ke 19 kepala sekolah yang hadir dipertemuan tadi telah membohongi Komisi D,pasalnya biaya yang dialokasikan untuk study banding itu tidak rasional. "Para Kepsek itu telah berbohong,keterangannya sangat tidak masuk akal,kalaupun study banding yang katanya ke Jepang itu terlaksana,saya prediksi anggaran per orangnya bisa mencapai 50 juta an itu,lantas darimana dananya."tanya Sardi.
Politisi PKS ini juga mempertanyakan tentang kinerja para kepala sekolah selama ini “apakah kinerja para kepala sekolah itu sudah baik, lebih baik konsentrasi saja untuk menghadapi Ujian Nasioanal nanti dari pada harus bepergian keluar negeri” sindir sardi.(BPH)
Related Articles :
Agus Subrata mengatakan,anggaran yang dipungut dari kepala SMAN non RSBI itu untuk study banding ke luar negeri dan biaya nya di ambil dari dana sertifikasi."Untuk lokasi tujuan study bandingnya akan dikaji terlebih dahulu,tapi soal biaya,kami akan pakai dana sertifikasi."ujar Agus Subrata dengan santainya.
Sementara Komisi D,Abdul Muin Hafid menjelaskan,alasan yang dikemukakan oleh para Kepala SMAN dan SMKN se Kota Bekasi untuk study banding boleh saja. Namun yang namanya study banding harus jelas dan resmi."Study banding ke luar negeri itu domainnya sekolah RSBI dan itu memang ada anggarannya,tapi kalau SMA Negeri non RSBI ingin keluar negeri pakai dana pribadi,silahkan saja." jelas politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
"Coba saja kalau berani kepala sekolah itu menggunakan dana-dana pendidikan yang sudah terprogram seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS),SBB,atau dana sertifikasi guru.Kalau terbukti Komisi D tidak segan-segan merekomendasikan para kepala sekolah tersebut untuk dipecat."tegasnya.
Sedangkan di tempat terpisah,anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi lainnya,Sardi Effendi menegaskan,ke 19 kepala sekolah yang hadir dipertemuan tadi telah membohongi Komisi D,pasalnya biaya yang dialokasikan untuk study banding itu tidak rasional. "Para Kepsek itu telah berbohong,keterangannya sangat tidak masuk akal,kalaupun study banding yang katanya ke Jepang itu terlaksana,saya prediksi anggaran per orangnya bisa mencapai 50 juta an itu,lantas darimana dananya."tanya Sardi.
Politisi PKS ini juga mempertanyakan tentang kinerja para kepala sekolah selama ini “apakah kinerja para kepala sekolah itu sudah baik, lebih baik konsentrasi saja untuk menghadapi Ujian Nasioanal nanti dari pada harus bepergian keluar negeri” sindir sardi.(BPH)
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan masukan Komentar anda. Terima Kasih.
Redaksi Info Indonesia