Kegagalan Kapolri Tanggung Jawab SBY?

JAKARTA-Peristiwa temanggung dan sebelumnya penyerangan jamaah ahmadiyah memberikan bukti bahwa pemerintah sekarang ini gagal total dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Kurang tegasnya sikap pemerintah
melalui aparatur dibawah nya dalam melindungi warga negara-nya dari kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari golongan atau agama tertentu menjadi fenomena paling menyedihkan di awal tahun ini.

Peristiwa Temanggung, be­rawal dari persidangan kasus pe­nistaan agama dengan terdakwa Antonius Richmond Bawengan di Pengadilan Negeri Temanggung, Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (8/2/2011). Sidang mengagenda­kan pembacaan tuntutan oleh jaksa. Antonius dijerat Pasal 156 KUHP tentang penistaan agama.

Jaksa Siti Mahanim menun­tut Antonius hukuman lima ta­hun penjara. Saat Hakim Dwi Dayanto hendak mengetok palu, pengunjung sidang mengamuk. Massa yang ada di dalam ruangan sidang langsung menyerbu ter­dakwa. Dengan cepat, polisi mengamankan terdakwa dan majelis hakim. Polisi membawa Antonius dengan kendaraan ba­racuda. Mereka mendesak Anto­nius, warga Kebon Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur itu dijatuhi hukuman seberat-beratnya.

Emosi para pengunjuk rasa di luar pengadilan tersulut. Mereka melempari pengadilan dengan batu. Ratusan personel Brigade Mobil berhasil memaksa massa mundur hingga tercerai-berai. Ternyata, massa yang masih tersulut emosi, melampiaskan ketidakpuasan dengan merusak dua gereja, yakni Bethel Indone­sia dan Pantekosta. Sebuah seko­lah yang ada di kompleks gereja Bethel juga dibakar.

Kantor polisi yang ada di dekat gereja juga turut menjadi sasaran amuk massa. Sekitar pu­kul 12.00 WIB, polisi berhasil menguasai situasi. Bekas lokasi kerusuhan di PN Temanggung hanya ada sisa-sisa batu. Kon­sentrasi massa sudah tidak terjadi lagi.

Sebelum itu, penyerangan ahmadiyah yang menelan korban nyawa dan luka-luka juga terjadi dicikeusik, peristiwa kelam itu menjadi catatan hitam bagi pe­merintahan SBY. Meski mengan­cam akan membubarkan ormas-ormas anarkis namun pernyataan SBY itu tidak mampu meredam gejolak di masyarakat.

Aparat pemerintah seperti macan ompong dalam mengha­dapi tindakan kekerasan men­gatasnamakan agama. Kejadian tersebut semakin mempertegas buruknya kinerja pemerintahan SBY termasuk aparat-aparat dibawahnya.

Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif mengatakan pembiaran kekerasan yang terjadi oleh aparat keamanan merupakan ciri negara kriminal.

“Ini ciri negara kriminal, negara kriminal itu membiarkan terjadinya kekerasan. Ini harus dihentikan,” katanya

Ia mengatakan hal itu me­nanggapi kasus penyerangan je­maah Ahmadiyah dan juga kerusu­han di Temanggung yang tampak dibiarkan oleh aparat keamanan. Menurut Yudi, aparat keamanan sebagai perwujudan dari negara memiliki tugas utama melindungi warga negara dan memberikan rasa aman dan tentram. Dirinya juga menambahkan, dalam ka­sus Cikeusik dan Temanggung, ia mengkritik penanganan oleh aparat yang seolah-olah justru membiarkan terjadinya kekera­san.  Aparat keamanan yang ber­jaga-jaga menurut dia, jauh dari memadai.

“Apa yang terjadi dengan negara ini, apa kita akan menuju negara kriminal? Kita tidak bisa lagi mempertahankan negara jenis ini “ katanya.

Dengan kejadian yang juga diberitakan oleh media-media asing ini tak bisa disangkal bah­wa kegagalan pemerintah da­lam mengantisipasi peristiwa ini membuat citra buruk Indonesia menurun. Kapolri sangat ber­tanggung jawab dalam peristiwa ini, bagaimana tidak, aparat yang diturunkan sangat jauh dari me­madai dalam berbagai peristiwa kekerasan. Kegagalan Kapolri sepenuhnya tanggung jawab pres­iden SBY.

Sementara itu, Mantan Koor­dinator Kontras Usman Hamid menduga kegamangan Polri me­nyikapi kekerasan terhadap Ah­madiyah tidak sepenuhnya ke­salahan institusi penegak hukum tersebut. Ketidaktegasan peme­rintah mengenai Ahmadiyah-lah yang menyebabkan penindakan terhadap kasus kekerasan  ter­hadap kaum minoritas tersebut disikapi Polri dengan gamang dan lamban.

“Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, bahkan Menteri Hukum dan HAM tidak mencer­minkan ketegasan. Nah di situ menimbulkan kesan kegamangan dan kelambanan di tubuh ke­polisian. Ketika Menteri Agama memberikan pernyataan bahwa Ahmadiyah harus dibubarkan, Polri harus ambil tindakan ter­hadap Ahmadiyah. Ketika ter­hadi kekerasan seperti kemarin, pernyataan serupa kurang muncul melindungi mereka yang menjadi sasaran kekerasan. Ini menim­bulkan kegamangan juga di ke­polisian,” ungkap Usman seusai menemui Kapolri Jenderal Timur Pradopo bersama sejumlah LSM lainnya di Mabes Polri,

Ketua Umum Pemuda Ka­tolik Indonesia, Natalis Situ­morang menyatakan bahwa in­telejen seperti tidak bekerja saat pembakaran gereja terjadi di Te­mangung, usai menemui Kom­nas HAM bersama aktifis lintas agama, di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Ja­karta (Jumat, 11/2).

“Kita seperti tidak berne­gara. Ketika ada warga negara yang melakukan kekerasan aparat malah mendiamkannya,” kata Natalis Situmorang

Ditempat lain, Sosiolog dan pakar konflik Universitas Indo­nesia Thamrin Amal Tamagola meminta pemerintah dapat  mene­mukan otak pelaku Cikeusik dan Temanggung yang dinilainya be­raroma operasi intelijen.

“Aroma intelijen Temang­gung dan Cikeusik itu sangat kuat. Saya curiga ini ada manipu­lasi intelijen seperti zaman Orde Baru kemudian Ambon” katanya saat diksusi mencari akar konflik di Megawati Institute,di Jakarta.[Jp009]

Related Articles :