Jakarta-Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mendesak partai partai
koalisinya agar mentaati kesepakatan yang pernah ditekennya. Menurut
presiden, 11 kesepakatan tersebut pernah ditandatangani secara
tertulis saat koalisi dibangun.
"Nota kesepakatan itu ditandatangani oleh pimpinan partai politik,"
kata Yudhoyono dalam pidato yang disampaikan usai menggelar sidang
kabinet di istana negara, Selasa (1/3/11).
"Jika ada partai politik yang tidak lagi bersedia mematuhi kesepakatan
yang sudah dibuatnya, tentu partai politik seperti itu bisa tidak bisa
bersama-sama lagi di dalam koalisi," katanya.
Partai-partai yang ikut menandatangani kesepakatan itu adalah Golkar,
PKS, PAN, PPP, PKB, dan Demokrat. Presiden menyatakan telah melakukan
evaluasi terhadap kesepakatan yang berisi 11 butir itu. Ia menilai ada
isi kesepakatan yang tidak ditaati oleh satu-dua partai politik. Dalam
pidatonya, Presiden menilai, selama 1,5 tahun berjalannya pemerintahan
yang dipimpinnya ada satu atau dua partai yang melanggar kesepakatan
yang telah diteken parpol koalisi.
Perombakan kabinet dengan menggeser menteri dari partai yang
dianggapnya tidak konsisten kini menjadi prioritas Presiden SBY. PKS
dan Partai Golkar siap-siap untuk kehilangan kursi dikabinet menyusul
sikap politik mereka yang dianggap sering bermanuver oleh pemerintah
seperti baru-baru ini Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera
mengambil sikap berbeda soal penggunaan hak angket perpajakan DPR.
"Langkah- langkah ke arah reshuffle sedang dipersiapkan," kata Staf
Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga di kantor
Presiden. Sejumlah kader muda Demokrat menyeru Presiden agar segera
memecat menteri dari PKS dan menteri dari Golkar karena manuver partai
– partai tersebut dinilai telah mengganggu pelaksanaan kebijakan SBY.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar
Tanjung, mengaku siap berada di luar pemerintahan jika memang Presiden
Yudhoyono tak puas dengan sikap kritis Golkar. Golkar, kata dia, akan
menjadi kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.
"Kalau presiden tidak puas, kami harus terima, itu adalah hak beliau,"
kata Akbar. Golkar sejak awal telah menyatakan dukungan kepada
pemerintah. Dukungan itu tak pernah sejak awal hingga saat ini. Namun,
kata dia, meski mendukung, Golkar tetap memiliki peluang berpendapat
dan memberikan kritik untuk mencari sistem yang lebih baik.
Namun, jika tidak puas, kata Akbar presiden berhak mengeluarkan Golkar
dari pemerintahannya. Kubu PKS sendiri terkesan biasa saja dengan
ultimatum SBY, Wakil Sekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq meminta Presiden
SBY segera mengundang para pimpinan partai politik menyusul ultimatum
kepada seluruh parpol di koalisi pemerintahan SBY-Boediono.
"ini masalahnya apa, solusinya apa, bersepakat dan berkomitmen. Jika
nanti dalam pembahasan ada yang harus keluar ya mau tidak mau keluar,
jika tidak ya lanjut," ujar Mahfudz di Jakarta, Selasa
Mahfudz menegaskan bahwa PKS akan menghadapi apapun konsekuensi
terkait ketidakpuasan presiden SBY. Menurut Mahfudz bagi PKS yang
terpenting adalah SBY mengajak para pimpinan partai politik untuk
duduk bersama mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi.
"Yang diinginkan PKS, pak SBY duduk bersama mengindentifikasi apa
solusi bersama kalau sudah duduk bersama tidak hanya PKS saja tapi
semua harus gentle menghadapinya," tandasnya.
Ditempat terpisah, wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki
Alie yakin pidato Presiden SBY soal ultimatum kepada partai koalisi
berujung kepada Reshuffle kabinet.
"Itu peringatan keras, pasti ada tindak lanjutnya” ujar Marzuki.
Koalisi bersama yang dibangun oleh SBY kini mulai terancam,
ketidaktegasan pemerintah membuat partai-partai tersebut banyak
melakukan kritik namun ditanggapi ‘nakal’ oleh demokrat. Sejak kasus
century hingga angket mafia pajak sikap PKS dan Golkar berbeda dengan
Demokrat. Namun dengan mengeluarkan dua partai tersebut dari koalisi,
maka pertaruhan SBY juga besar. Golkar dan PKS merupakan dua parpol
yang cukup kuat diparlemen. Kekuasaan SBY akan lemah jika dua parpol
ini bergabung dengan PDIP sebagai oposisi.(Jp009)
Related Articles :
koalisinya agar mentaati kesepakatan yang pernah ditekennya. Menurut
presiden, 11 kesepakatan tersebut pernah ditandatangani secara
tertulis saat koalisi dibangun.
"Nota kesepakatan itu ditandatangani oleh pimpinan partai politik,"
kata Yudhoyono dalam pidato yang disampaikan usai menggelar sidang
kabinet di istana negara, Selasa (1/3/11).
"Jika ada partai politik yang tidak lagi bersedia mematuhi kesepakatan
yang sudah dibuatnya, tentu partai politik seperti itu bisa tidak bisa
bersama-sama lagi di dalam koalisi," katanya.
Partai-partai yang ikut menandatangani kesepakatan itu adalah Golkar,
PKS, PAN, PPP, PKB, dan Demokrat. Presiden menyatakan telah melakukan
evaluasi terhadap kesepakatan yang berisi 11 butir itu. Ia menilai ada
isi kesepakatan yang tidak ditaati oleh satu-dua partai politik. Dalam
pidatonya, Presiden menilai, selama 1,5 tahun berjalannya pemerintahan
yang dipimpinnya ada satu atau dua partai yang melanggar kesepakatan
yang telah diteken parpol koalisi.
Perombakan kabinet dengan menggeser menteri dari partai yang
dianggapnya tidak konsisten kini menjadi prioritas Presiden SBY. PKS
dan Partai Golkar siap-siap untuk kehilangan kursi dikabinet menyusul
sikap politik mereka yang dianggap sering bermanuver oleh pemerintah
seperti baru-baru ini Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera
mengambil sikap berbeda soal penggunaan hak angket perpajakan DPR.
"Langkah- langkah ke arah reshuffle sedang dipersiapkan," kata Staf
Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga di kantor
Presiden. Sejumlah kader muda Demokrat menyeru Presiden agar segera
memecat menteri dari PKS dan menteri dari Golkar karena manuver partai
– partai tersebut dinilai telah mengganggu pelaksanaan kebijakan SBY.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar
Tanjung, mengaku siap berada di luar pemerintahan jika memang Presiden
Yudhoyono tak puas dengan sikap kritis Golkar. Golkar, kata dia, akan
menjadi kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.
"Kalau presiden tidak puas, kami harus terima, itu adalah hak beliau,"
kata Akbar. Golkar sejak awal telah menyatakan dukungan kepada
pemerintah. Dukungan itu tak pernah sejak awal hingga saat ini. Namun,
kata dia, meski mendukung, Golkar tetap memiliki peluang berpendapat
dan memberikan kritik untuk mencari sistem yang lebih baik.
Namun, jika tidak puas, kata Akbar presiden berhak mengeluarkan Golkar
dari pemerintahannya. Kubu PKS sendiri terkesan biasa saja dengan
ultimatum SBY, Wakil Sekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq meminta Presiden
SBY segera mengundang para pimpinan partai politik menyusul ultimatum
kepada seluruh parpol di koalisi pemerintahan SBY-Boediono.
"ini masalahnya apa, solusinya apa, bersepakat dan berkomitmen. Jika
nanti dalam pembahasan ada yang harus keluar ya mau tidak mau keluar,
jika tidak ya lanjut," ujar Mahfudz di Jakarta, Selasa
Mahfudz menegaskan bahwa PKS akan menghadapi apapun konsekuensi
terkait ketidakpuasan presiden SBY. Menurut Mahfudz bagi PKS yang
terpenting adalah SBY mengajak para pimpinan partai politik untuk
duduk bersama mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi.
"Yang diinginkan PKS, pak SBY duduk bersama mengindentifikasi apa
solusi bersama kalau sudah duduk bersama tidak hanya PKS saja tapi
semua harus gentle menghadapinya," tandasnya.
Ditempat terpisah, wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki
Alie yakin pidato Presiden SBY soal ultimatum kepada partai koalisi
berujung kepada Reshuffle kabinet.
"Itu peringatan keras, pasti ada tindak lanjutnya” ujar Marzuki.
Koalisi bersama yang dibangun oleh SBY kini mulai terancam,
ketidaktegasan pemerintah membuat partai-partai tersebut banyak
melakukan kritik namun ditanggapi ‘nakal’ oleh demokrat. Sejak kasus
century hingga angket mafia pajak sikap PKS dan Golkar berbeda dengan
Demokrat. Namun dengan mengeluarkan dua partai tersebut dari koalisi,
maka pertaruhan SBY juga besar. Golkar dan PKS merupakan dua parpol
yang cukup kuat diparlemen. Kekuasaan SBY akan lemah jika dua parpol
ini bergabung dengan PDIP sebagai oposisi.(Jp009)
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan masukan Komentar anda. Terima Kasih.
Redaksi Info Indonesia