Kunjungan Istri Gubernur Jawa Barat, Masyarakat agar Proteksi Dini anak

KAB BEKASI-Propinsi Jawa Barat berharap kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk memproteksi (menjaga) warganya dari berbagai dampak kemajuan daripada dinamika pembangunan, terutama kemajuan Ilmu Teknologi (IT). Hal ini dikatakan oleh Istri Gubernur Jawa Barat, Netty Heriyawan, usai membuka penilaian tim monitoring dan evaluasi kesehatan gerak PKK-KB-Kesehatan tingkat propinsi, di Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, kemarin.

Menurutnya, tidak selamanya kemajuan dinamika pembangunan tersebut berdampak positif bagi kelangsungan hidup masyarakat, melainkan juga berdampak negatif terutama kemajuan daripada IT. "Untuk itu, permerintah propinsi menginginkan adanya intervensi diruang kultural. Artinya, Orangtua serta masyarakat harus dibangun kesadarannya tentang pentingnya benteng bagi pengawasan, komunikasi efektif serta komunikasi dialogis terhadap si anak," ujarnya.

Lebih lanjut, Netty mengatakan bahwa permasalahan banyaknya anak menikah diusia dini menjadi persoalan penting, Sebab, hal itu terjadi karena ada suatu diskoneksi antara kebutuhan sebagai anak dengan kemampuan Orangtua dalam mendidik atau mengasuh anak. "Kita sadari bahwa betapa tidak semua Orangtua memiliki kemampuan dalam mendidik anak. Sebab, hampir 65 persen penduduk di Jawa Barat penduduknya tidak terdidik yang dilatarbelakangi oleh tingkat kelulusan Sekolah Dasar (SD) yang rata-rata 7 tahun dari angka nasional 5,7 tahun," ungkapnya.

"Jadi, banyak Orangtua secara sadar mengizinkan bahkan memperdagangkan anaknya menikah dibawah usia 18 tahun hingga terjadi kawin cerai," jelasnya.

Karena itu, kata Netty, permasalahan kependudukan berdampak sekali pada ketahanan pangan. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya tengah melakukan penyuluhan empat program kerja Badan Ketahanan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). "Seperti, pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, ketahanan keluarga serta ekonomi keluarga," terangnya.

Sementara, kegiatan yang bertemakan "Kita Mantapkan Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Untuk Mencapai Ketahanan Keluarga Dan Terwujud Keluarga Kecil Sehat Bahagia dan Sejahtera" menjadi rangkaian dari penilaian tim monitoring dan evaluasi kesehatan gerak PKK-KB-Kesehatan tingkat propinsi. Penilaian terbagi atas dua metode, yakni wawancara serta peninjauan lapangan.

"Alhamdulillah, 2011 ini Gubernur Jawa Barat telah mengangkat tenaga penggerak desa sebanyak 750 orang ditambah tenaga subkon yang masih aktif di pos KB," kata Rukman Heryana, MM, Kepala BKKBN Jawa Barat.

Dikatakan, evaluasi di 2010 telah tercapai target 1,6 juta peserta KB baru  dibandingkan tahun sebelumnya. "Karena, telah terjadi pergeseran terhadap masyarakat pengguna pil KB ke masyarakat pengguna alat kontrasepsi," jelasnya.

Untuk pencapaian di 2011, lanjut Rukman, BKKBN telah mentargetkat 1,5 juta peserta KB baru. (dharma)

Related Articles :