Pemerintah diminta Jaga Ketahanan Nasional dan Kondisi Politik

Pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga ketahanan nasional serta menjaga kondisi politik yang kondusif agar dunia usaha berjalan stabil.

"Jika dua faktor tersebut tidak kondusif tentunya dunia usaha terkena imbasnya yang dikhawatirkan gejolak di tengah masyarakat kemungkinan besar pasti akan terjadi di berbagai daerah di Indonesia." ujar Sadeni yang juga ketua Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) kawasan Jababeka, Cikarang Kabupaten Bekasi Jawa Barat minggu 30/1/2011

Di kalangan pengusaha properti sendiri menurut Sadeni sejauh ini sudah semaksimal mungkin berkontribusi dalam berbagai bidang pembangunan, namun oleh pemerintah tidak pernah dilihat dari segi prestasinya melainkan hanya dipandang dari segi keuntungannya saja.

"Pemerintah dengan berbagai macam akhirnya membuat berbagai macam ketentuan atau peraturan baru yang dianggap menyulitkan kalangan pengusaha." Tuturnya

Harusnya pemerintah memberikan berbagai kemudahan bagi pengusaha dan masyarakat, sehingga ada sinergitas dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya masing-masing.

Terkait kebijakan pemerintah yang akan melakukan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan april mendatang, dijelaskan Sadeni sangat belum tepat dilakukan, karena secara umum merugikan masyarakat langsung terlebih bagi masyarakat kelas bawah.

"Memang ada sejumlah instansi menganggap positif hal itu, namun tidak sebanding dengan kekhawatiran yang nantinya dialami oleh masyarakat luas di indonesia." Terangnya

Sebelumnya seperti diberitakan Info Indonesia, ketua Organisasi Angkutan Darat (organda) Kota Bekasi, Indra Hermawan mengaku mendukung program pengurangan subsidi BBM karena berdampak positif bagi angkutan umum khususnya di Kota Bekasi, agar adanya ketertiban untuk yang menerima atau mendapatkan BBM tersebut dan membatasi ruang bagi kendaraan berplat hitam untuk menerima BBM bersubsidi.[]CHO

Related Articles :