“REVOLUSI HARGA MATI” JIKA AHMADIYAH TIDAK BUBAR

JAKARTA-Pembubaran Ahmadiyah kian kencang disuarakan oleh banyak kalangan, menyusul demo yang diikuti oleh sekitar 1.500 orang digelar di Jakarta untuk menuntut pembubaran Ahmadiyah. Massa yang memulai aksinya di Bundaran HI itu sempat merangsek ke depan Istana Negara untuk meminta Presiden SBY membubarkan aliran yang mereka anggap bertentangan dengan Islam tersebut.

Front Pembela Islam ada­lah salah satu ormas yang lan­tang menyuarakan pembuba­ran ahmadiyah bahkan tak tanggung-tanggung, mereka per­nah mengancam presiden SBY terkait pernyataan presiden yang akan membubarkan ormas-or­mas. Seperti ramai diberitakan, presiden mengatakan, bila ada kelompok masyarakat atau or­ganisasi masyarakat resmi yang berulangkali melakukan bah­kan menganjurkan tindakan kekerasan maka aparat keamanan harus membubarkan organisasi tersebut, sesuai aturan hukum dan etika demokrasi.

“Bila ada kelompok dan or­ganisasi resmi yang selama ini terus melakuan aksi kekerasan, pada para penegak hukum cari jalan yang sah dan legal bila perlu untuk pembubaran,” katanya.

“Jaka sembung naik ojek, enggak nyambung jek,” kata Juru­bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman, menyikapi statemen presiden. Munarman menilai se­lama ini yang menjadi masalah adalah Ahmadiyah  karena me­langgar undang-undang (UU). Menurutnya SBY hanya mema­nipulasi hari pers nasional agar mendapat dukungan kalangan media dan menaikkan kembali ratingnya di lembaga survei yang kian menurun.

Munarman mengancam akan menjadikan SBY seperti Presiden Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali jika tetap bersikap demikian.

“Kita siap mem-Ben Ali-kan SBY. Kita akan gulingkan SBY. Jangan lupa, sejarah Indonesia mencatat sudah tiga kali presiden yang digulingkan massa rakyat,” ancam Munarman.

Pernyatan yang sangat berani tersebut kemudian diamini oleh Habib Riziq Ketua umum FPI yang juga memprotes instruksi presiden kepada aparat penegak hukum untuk tidak segan-segan membubarkan organisasi ke­masyarakatan yang kerap melaku­kan aksi anarkis, dan terbukti melanggar hukum. Pernyataan itu dilontarkan Presiden pada peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2011 lalu.

“Andaikata ada ormas Islam yang dibubarkan SBY dengan cara-cara keji, dengan cara bi­adab, dengan cara curang, dengan cara kejam, maka saya akan ajak umat Islam di manapun berada, kita gulingkan SBY,” ujar Rizieq.

Terkait polemik itu, Info In­donesia mewawancari Habib Abu Bakar Bin Hasan Al Kaf dari Ma­jelis Ta’lim Al Khoyriah yang ke­betulan berada dicikarang dengan didampingi Syekh Ali dari Gu­nung Jati Cirebon. Habib menilai inti permasalahan berada pada ke­beradaan Ahmadiyah.“dibeberapa negara, Inggris, India, Malaysia bahkan pakistan ahmadiyah sudah dilarang menggunakan symbol-simbol islam, mengapa di Indone­sia belum? Apa ada kepentingan pengalihan isu mafia pajak dan century” katanya.

Habib bahkan menilai, jika pemerintah ngotot tidak mem­bubarkan ahmadiyah maka FPI­dan elemen-elemen islam bisa melakukan revolusi.

“ FPI anggotanya lebih dari 1 juta orang” bebernya.

Pembubaran ahmadiyah kian lantang berhembus,setelah FPI kini PPP juga menyuarakan pem­bubaran ahmadiyah.

Mereka mengancam, jika Presiden tak membubarkan Ah­madiyah, FPPP akan menilai Presiden tidak mematuhi undang-undang dan bisa dimakzulkan.

“Kami meminta Presi­den membubarkan Ahmadiyah dan menyatakan Ahmadiyah organisasi terlarang. Jangan sam­pai PPP menilai Presiden tidak mematuhi undang-undang dan bisa dimakzulkan,” kata Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar dalam konferensi pers di ruang war­tawan DPR.

Saling ancam antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan FPI mulai memasuki area poli­tik, kali ini juru bicara Komite Bangkit Bersama Adhie Masardi ikut buka suara. Adhie mengata­kan seluruh pihak yang memang selama ini berseberangan dengan pemerintahan SBY, siap mendu­kung niat FPI untuk mengguling­kan pemerintahan jika memang mereka serius.

“Jadi begini, itu kan dugaan, tapi kalau memang benar-benar mereka melihat permerintah ini anti rakyat, mereka bisa berkomu­nikasi dengan kami,” ujar Adhie

Adhie juga menyayangkan pernyataan yang tiba-tiba dari Munarman yang mengancam akan menggulingkan SBY dari kursi Presiden karena selama ini FPI tidak terdengar suaranya.

Persoalan keyakinan ada­lah persoalan yang sangat sensi­tif hingga tak ragu orang-orang bisa mengorbankan nyawa un­tuk sebuah keyakinan. Meski demikian cara-cara kekekerasan sangat perlu dihindari. Perada­ban ini dimulai saat seorang yang marah melemparkan kata bukan batu. Tentu saja, sikap pemimpin yang tidak tegas berimbas pada tragedy yang terjadi dinegeri ini. Pembataian cikeusik dan peristi­wa temanggung adalah tanggung jawab pemerintah sepenuhnya.

Lily Wahid, politisi PKB yang juga adik kandung (alm) Gus Dur menilai kerusuhan itu bukan lagi tanggung jawab Men­teri Agama Suryadharma Ali, tapi menjadi tanggung jawab Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“SBY juga sudah 6 tahun lebih berkuasa jadi bukan tang­gung jawab Menterinya, harusnya tanggung jawab Presiden,” tegas Lily Wahid kepada wartawan di Jakarta.

Tidak bisa disangkal, tragedy yang terjadi dinegeri ini mem­pertegas hancurnya kewibawaan presiden SBY, pihak –pihak yang mengancam Presiden SBY tahu bahwa negara ini sudah tidak lagi memiliki wibawa. Presiden SBY gagal dalam menjaga kewibawaan negara belum lagi persoalan-per­soalan lain seperti korupsi, mafia pajak dan century.

“Jika dia (SBY) tidak sang­gup kita akan minta dia mun­dur. Dia tidak sanggup perbaiki ekonomi, menjaga keamanan, dia tidak sanggup memberantas korupsi mungkin kita akan minta dia mundur,” tegas Lily Wahid

Persoalan kemiskinan tidak bisa dikesampingkan sebagai or­namen penting dalam berbagai peristiwa kekerasan dinegeri ini, demokrasi seakan gagal dinegara dimana rakyatnya masih kela­paran. Hanya orang kenyang akan mampu berpikir jernih dengan menghargai kebebasan dengan cara bertanggung jawab.

Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ahmad Zainudin, anggaran pemerintah yang dia­lokasikan untuk menjaga keru­kunan antar umat beragama dan keharmonisan sosial masih sangat minim.

“Alokasi anggaran untuk kemiskinan juga demikian. Pa­dahal kemiskinan merupakan salah satu faktor utama penyebab ketidakharmonisan sosial dan kerusuhan,” kata Zainudin, ke­pada wartawan di Gedung DPR/MPR Jakata.[Jp009]

Related Articles :