Anggaran Daerah Di Bajak Pemerintah Pusat

Tahun 2010, Tahun Pembajakan Anggaran Daerah

Jakarta - Satu dasawarsa pemberlakukan otonomi daerah yang ditandai dengan penyerahan 70% urusan ke Pemerintah Daerah, tidak diiringi dengan desentralisasi fiskal yang justru berbanding terbalik dengan penyerahan urusan politik.  

Tahun 2010 merupakan tahun pembajakan anggaran daerah, komitmen pemerintah pusat terhadap anggaran daerah dihantui berbagai masalah, dari rilisan Forum Transparansi Anggaran (Fitra) sebuah organisasi swadaya masyarakat yang menemukan banyaknya ketidakberesan terkait menurunnya komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan anggaran daerah. 

Indikasi itu dilihat dengan penurunan diskresi fiskal dan semakin terbatasnya ruang fiskal daerah dari tahun ke tahun. Dalam rilisan tersebut, Fitra menulis komitmen pemerintah pusat hanya sebatas tebar pesona. Kondisi tersebut diperparah dengan kenyataan anggaran publik yang dibajak oleh elite-elite daerah. 

Otonomi daerah yang telah satu dasawarsa dicanangkan pemerintah ternyata hanya memberi ruang lebih besar pada bidang politik dimana urusan politik hampir sepenuhnya diserahkan kepada daerah namun untuk kebijakan fiskal pemerintah pusat masih terkesan ragu-ragu.

Related Articles :