Kabupaten Bekasi- Dinas pendidikan Kabupaten Bekasi Jawa Barat diminta untuk lebih transparan dalam menetapkan jumlah kuota penerimaan siswa baru tahun ajaran 2011 agar sekolah swasta dan sekolah negeri tidak ada yang dirugikan.
" Transparansi sangatlah penting agar pada saat pelaksanaannya nanti tidak ada kecurangan ataupun melanggar apa yang sudah ditentukan." tegas pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bekasi, Cecep Supriadarma kepada Info Indonesia jum'at 21/1/2011.
Menurutnya, sekolah swasta setiap menjelang Penerimaan Siswa Baru (PSB) selalu dirugikan diantaranya sekolah swasta yang memiliki level menengah kebawah akan mengalami kekosongan siswa atau murid terlebih bagi mereka yang tidak bersaing dalam segi sarana dan prasarana.
Saat ini, lanjut Cecep sekitar 80 yayasan sekolah yang masuk dalam wadah BMPS Kabupaten Bekasi sudah 2 tahun terakhir mengalami kevakuman dan dari mereka berjalan sendiri-sendiri guna mencari permodalan melengkapi sarana dan prasaran seperti, kebutuhan meja dan kursi.
" Bagaimana organisasi ini berjalan, karena bantuan yang diberikan baik dari pemerintah pusat, propinsi serta daerah hanya bersifat pada ruang kelas saja, selebihnya ya mencari dengan cara mereka." keluhnya
Cecep berharap dalam waktu dekat musyawarah daerah BMPS Kabupaten Bekasi bisa digelar untuk memilih calon ketua baru sekaligus menggagas kedepannya, agar kevakuman organisasinya tidak terjadi lagi.
"Memang banyak dari para anggota yang ingin adanya perubahan dan tidak ingin terpuruk dalam menghadapi persaingan di dunia pendidikan yang semakin ketat." terangnya.
Sejauh ini, Cecep menilai antara swasta dan negeri dalam kualitas tenaga pengajar dinilai seimbang, karena banyak tenaga pengajar di swasta yang sudah memiliki sertifikasi dan tentunya tidak kalah, namun tergantung minat dan promosi setiap sekolah agar pada penerimaan siswa baru bisa merekrut sebanyak-banyaknya siswa./CHO
Related Articles :
" Transparansi sangatlah penting agar pada saat pelaksanaannya nanti tidak ada kecurangan ataupun melanggar apa yang sudah ditentukan." tegas pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bekasi, Cecep Supriadarma kepada Info Indonesia jum'at 21/1/2011.
Menurutnya, sekolah swasta setiap menjelang Penerimaan Siswa Baru (PSB) selalu dirugikan diantaranya sekolah swasta yang memiliki level menengah kebawah akan mengalami kekosongan siswa atau murid terlebih bagi mereka yang tidak bersaing dalam segi sarana dan prasarana.
Saat ini, lanjut Cecep sekitar 80 yayasan sekolah yang masuk dalam wadah BMPS Kabupaten Bekasi sudah 2 tahun terakhir mengalami kevakuman dan dari mereka berjalan sendiri-sendiri guna mencari permodalan melengkapi sarana dan prasaran seperti, kebutuhan meja dan kursi.
" Bagaimana organisasi ini berjalan, karena bantuan yang diberikan baik dari pemerintah pusat, propinsi serta daerah hanya bersifat pada ruang kelas saja, selebihnya ya mencari dengan cara mereka." keluhnya
Cecep berharap dalam waktu dekat musyawarah daerah BMPS Kabupaten Bekasi bisa digelar untuk memilih calon ketua baru sekaligus menggagas kedepannya, agar kevakuman organisasinya tidak terjadi lagi.
"Memang banyak dari para anggota yang ingin adanya perubahan dan tidak ingin terpuruk dalam menghadapi persaingan di dunia pendidikan yang semakin ketat." terangnya.
Sejauh ini, Cecep menilai antara swasta dan negeri dalam kualitas tenaga pengajar dinilai seimbang, karena banyak tenaga pengajar di swasta yang sudah memiliki sertifikasi dan tentunya tidak kalah, namun tergantung minat dan promosi setiap sekolah agar pada penerimaan siswa baru bisa merekrut sebanyak-banyaknya siswa./CHO
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan masukan Komentar anda. Terima Kasih.
Redaksi Info Indonesia