LEGITIMASI PEMERINTAHAN SBY SUDAH REMUK.

Pada 10 Januari lalu para  tokoh lintas agama, antara lain Syafii Maarif, Din Syamsuddin, Mgr MD Situmorang, Pendeta Andreas A Yewangoe, Bhikku Sri Pannyavaro, Nyoman Udayana Sangging, KH Salahudin Wahid, Franz Magnis Suseno, dan Djohan Effendi mengadakan pertemuan untuk membahas persoalan bangsa. Pertemuan itu menghasilkan draf 18 kebohongan pemerintah. Kebohongan itu antara lain mengenai masalah angka kemiskinan yang semakin meningkat, kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, ketahanan pangan dan energi yang gagal total, anggaran pendidikan yang terus menurun, pemberantasan teroris yang belum maksimal, penegakan HAM yang tidak ada tindak lanjut hukumnya, kasus Lapindo yang penyelesaiannya belum jelas, kasus Newmont, freeport, juga masalah Bank Centuri dan Gayus Tambunan. Dengan draft tersebut kinerja pemerintah dinilai mengecewakan.

Pertemuan para tokoh lintas agama tersebut membuat istana berang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto angkat bicara dengan mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah berbohong kepada rakyat dengan prestasi yang telah dicapai. Tak lama berselang, presiden SBY mengundang para tokoh agama ke istana. Dialog digelar selasa (18/01/11). Pertemuan tokoh lintas agama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata tidak sesuai harapan. Dialog bersama presiden tak memberi kepuasan para pemuka agama.

Para pemuka agama pencetus gerakan Perlawanan Terhadap Kebohongan masih tak puas atas pertemuan antara tokoh lintas agama dengan presiden. Bahkan ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai pertemuan tersebut berlangsung secara tidak efektif.

"Pada pertemuan semalam, tidak persis seperti yang saya harapkan untuk dialog langsung dengan 12 orang. Tapi tak apa-apa," ujarnya dalam jumpa pers di kantor Pusat Dialog dan Kerjasama antar Peradaban (CDCC), Jakarta, Selasa (18/1).

Pada pertemuan tersebut, ketika SBY selesai berpidato, para tokoh lintas agama dipersilakan untuk mengungkapkan persoalan dan diberi ruang untuk tanya jawab. Namun saat Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin akan menyampaikan pernyataannya, para wartawan diminta keluar. Bahkan wartawan tidak hanya disuruh keluar dari aula, tapi juga dari gedung Istana Negara.


Pertemuan yang berakhir sekitar pukul 01.00 WIB dini hari. Keluar dari istana para tokoh agama memendam kekecewaan. Andreas juga menilai pertemuan dengan SBY malam itu tidak menyentuh subtansi permasalahan.

"Waktunya sedikit sehigga tidak bisa mendalam ke dalam masalah yang substansial, itu seperti basa-basi saja dengan presiden," kata Andreas.

Untuk masalah gayus pun, Din Syamsuddin menilai seharusnya presiden memerintahkan KPK untuk menangani kasus tersebut.
"Presiden bilang masalah Gayus sudah ditangani Polri dan KPK. Seharusya KPK yang diperintahkan untuk menseriusi penanganan kasus Gayus. Kalau Polri kan kita sudah bisa lihat hasilnya," kata Din Syamsuddin.(L)

Related Articles :