Pemerintah diminta Jaga Ketahanan Nasional dan Kondisi Politik

Pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga ketahanan nasional serta menjaga kondisi politik yang kondusif agar dunia usaha berjalan stabil.

"Jika dua faktor tersebut tidak kondusif tentunya dunia usaha terkena imbasnya yang dikhawatirkan gejolak di tengah masyarakat kemungkinan besar pasti akan terjadi di berbagai daerah di Indonesia." ujar Sadeni yang juga ketua Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) kawasan Jababeka, Cikarang Kabupaten Bekasi Jawa Barat minggu 30/1/2011

Di kalangan pengusaha properti sendiri menurut Sadeni sejauh ini sudah semaksimal mungkin berkontribusi dalam berbagai bidang pembangunan, namun oleh pemerintah tidak pernah dilihat dari segi prestasinya melainkan hanya dipandang dari segi keuntungannya saja.

"Pemerintah dengan berbagai macam akhirnya membuat berbagai macam ketentuan atau peraturan baru yang dianggap menyulitkan kalangan pengusaha." Tuturnya

Harusnya pemerintah memberikan berbagai kemudahan bagi pengusaha dan masyarakat, sehingga ada sinergitas dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya masing-masing.

Terkait kebijakan pemerintah yang akan melakukan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan april mendatang, dijelaskan Sadeni sangat belum tepat dilakukan, karena secara umum merugikan masyarakat langsung terlebih bagi masyarakat kelas bawah.

"Memang ada sejumlah instansi menganggap positif hal itu, namun tidak sebanding dengan kekhawatiran yang nantinya dialami oleh masyarakat luas di indonesia." Terangnya

Sebelumnya seperti diberitakan Info Indonesia, ketua Organisasi Angkutan Darat (organda) Kota Bekasi, Indra Hermawan mengaku mendukung program pengurangan subsidi BBM karena berdampak positif bagi angkutan umum khususnya di Kota Bekasi, agar adanya ketertiban untuk yang menerima atau mendapatkan BBM tersebut dan membatasi ruang bagi kendaraan berplat hitam untuk menerima BBM bersubsidi.[]CHO

KONSEP PEMBANGUNAN PASAR SALAH, PENGELOLA BUNGKAM

KOTA BEKASI- Pedagang dan pemilik tanah di Pasar Tradisional Poncol Baru di jalan Letnan Arsyad Rt 01/16 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi,hingga kini belum mendapatkan kejelasan status tanah yang mereka tempati. Awalnya pasar ini merupakan tanah sengketa antara Perumnas dengan salah satu warga Kayuringin Jaya. akhirnya di dalam proses hukum beberapa tahun lalu di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Perum Perumnas di nyatakan menang dan berhak atas tanah tersebut.

Melihat kebutuhan masyarakat sekitar, kemudian perumnas bekerjasama dengan pihak pengelola mendirikan sebuah pasar tradisional. Pasar tersebut kini di kelola oleh Koperasi yang bernama BINA BANGSA. Namun kepemilikan tanahnya masih atas nama Perum Perumnas.

Sejak tahun 2008 hingga saat ini para pedagang yang berjualan di dalam pasar mengeluh,pasalnya toko mereka terhalang dengan toko yang berada di depannya,otomatis konsumen hanya membeli di kios luar. Sedangkan para pedagang sudah membeli kios senilai Rp 20 sampai Rp 60 juta rupiah per dua puluh tahunya akhirnya banyak yang tutup.

Tidak hanya itu warga yang membeli tanah Kavling di dekat pasar juga mempertanyakan status tanah seluas kurang lebih delapan ratus meter yang mereka tempati tersebut. ”Saya sudah membayar puluhan juta,tapi hinngga saat ini sertifikat tanah belum tau ada apa nggak” jelas salah seorang pedagang yang tidak mau di sebut namanya itu,para pedagang juga berharap kepada para pengurus pasar agar transparasi terkait status kios dan tanah.

Sementara itu Ketua Koperasi Bina Bangsa Haji Asmawi mengaku bahwa konsep awal dalam membangun pasar ini salah. “Dari awal konsepnya salah,harus tidak tertutup kios yang di belakang” sesal asmawi.

Di tempat berbeda ketika Info Indonesia mencoba mengkofirmasi terkait status tanah tersebut, dua orang  pengurus pasar yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkot Bekasi tidak mau memeberikan jawaban. “Kalo ada pedagang atau warga yang menanyakan status tanah kenapa gak datang langsung ke kantor pasar” jawab slamet sambil mengangkat kakinya di kursi.

Menurut mantan Lurah Kayuringin Jaya ini “Banyak kios yang tutup salah satunya mungkin salah dalam konsep  pembangunan awalnya” jelas slamet dengan sedikit angkuhnya itu.

Ia juga menambahkan seraya menutup pembicaraannya kepada info Indonesia. “Kios dan tanah di sini sudah bersertifikat” kelit slamet.

Para PNS di Kota Bekasi banyak yang melakukan pekerjaan sampingan. Hal ini terbukti dengan dua pengurus Pasar Tradisional Poncol Baru yang sering mangkir tersebut. Mereka lebih memilih menghabiskan waktunya di pasar dari pada harus masuk ke kantor. Hal itu telah melanggar peraturan Pemerintah Nomer 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).[]bhp.

Banyaknya Anggaran Tak Terserap, DPRD Rekomendasikan Ganti Kepala Dinas

Kabupaten Bekasi - DPRD Kabupaten Bekasi Jawa Jarat menyesalkan sikap instansi atau dinas terkait karena tidak menyerap anggaran pusat dan propinsi di tahun 2010 lalu yang berakibat terhambatnya pembangunan di wilayah Kabupaten Bekasi.

"Setelah kami  mengevaluasi kinerja mereka sepanjang tahun 2010 lalu, hampir seluruh anggaran tidak semuanya terserap dan tentunya nilainya cukup besar." ujar anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bekasi, Daris sabtu 29/1/2011 yang enggan menyebutkan secara rinci nominalnya.

Daris menilai, dengan tidak terserapnya anggaran tersebut tentu masyarakat sangat dirugikan, apalagi sebelumnya dalam rapat musyawarah rencana pembangunan (musrembang) di Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi banyak dari mereka mengeluhkan masalah infrastruktur jalan desa yang masih banyak rusak serta masalah sarana pendikan yang minim maupun kondisi fisik sekolah yang sudah tidak layak.

"Memang sengaja kami undang masyarakat seperti para kepala sekolah terutama kepala sekolah SD dan SMP, bahkan salah satu kepala sekolah ada yang mengeluh karena kondisi sekolah sudah mirip dengan kandang ternak." papar Daris

Anehnya, menurut Daris para dinas tersebut banyak tidak sempat mengambil anggaran karena terbentur alasan waktu dan cuaca apalagi adanya ketakutan dari mereka jika menyerap anggaran itu yang nantinya tersandung hukum.

"Ini sangat tidak masuk akal, padahal jika anggaran itu dijalankan sesuai prosedur tidak mungkin jeratan hukum menimpanya" terang Daris seraya menyesalkan mental dinas yang kurang berani mengambil sikap.

Dalam hal ini, Daris berencana akan merekomendasikan kepada pimpinan dewan dan diteruskan kepada Bupati Bekasi, Sadudin untuk mengganti dinas-dinas yang dianggap tidak menyerap anggaran-anggaran baik dari propinsi maupun pusat karena percepatan pembangunan saat ini perlu dilakukan.

"Kami membawahi sekitar 6 dinas diantaranya, Disporbudpor, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan serta Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bekasi, namun mengenai pendidikan kami pun tetap berkordinasi dengan komisi bersangkutan agar menjadi pembahasan bersama." Penjelasan Daris ketika ditemui Info Indonesia

DPRD Kabupaten Bekasi, lanjut Daris telah mengalokasikan dana bagi setiap pemerintah desa di Kabupaten Bekasi senilai 500 juta yang diambil dari APBD tahun 2011 dan diharapkan anggaran tersebut bisa dipergunakan sebaik mungkin demi memajukan desanya masing-masing.[]CHO

Jusuf Kalla: positif Saja Gaji Presiden Naik

Kota Bekasi - Polemik gaji Presiden yang tidak naik selama beberapa tahun ini ditanggapi serius oleh mantan wakil presiden yang kini menjabat sebagai ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI), Muhamad Yusuf Kalla (JK) di sela kunjungannya, dalam acara pemeriksaan dan pembagian kacamata gratis bagi murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) Margahayu 12, Kecamatan Bekasi

Timur, Kota Bekasi Jawa Barat kamis 27/1/2011.

Menurut JK, kenaikan gaji Presiden dan Wakil Presiden sebenarnya sudah disetujui naik sejak tiga atau empat tahun lalu atau disaat dirinya masih aktif, sehingga sudah sangat wajar jika tahun ini kenaikan gaji tersebut bisa direalisasikan, apalagi kebijakan itu nantinya akan mendongkrak kenaikan gaji pejabat dibawahnya yang sudah lama juga tidak mengalami kenaikan.

"Ya saya hanya mengapresiasikan agar dengan kenaikan gaji itu, mereka dapat meningkatkan kinerja di pemerintahan.' ujar JK kepada wartawan

JK menambahkan, meski presiden hingga gubernur dan walikota serta bupati merupakan jabatan politis yang harus diemban secara amanah, namun mereka tetap manusia biasa yang perlu uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi hal itu tidak lepas dari penilaian masyarakat Indonesia apakah dengan kondisi bangsa Indonesia seperti sekarang ini, kebijakan kenaikan gaji presiden dan Wakilnya itu sudah tepat atau belum.

"Kalau boleh jujur, gaji yang diterima presiden kita saat ini lebih tinggi dibandingkan Perdana Menteri India dan China yang kondisi perekonomiannya lebih baik dari Indonesia." celetuk JK seraya menyindir

Sementara itu, ketua Gabungan Pengusaha Indonesia Pusat (GAPOPIN), Michael Kurniawan yang turut hadir bersama rombongan menjelaskan, program pemberian kacamata secara gratis ini merupakan wujud kepedulian bagi murid sekolah yang tidak mampu terlebih bagi mereka yang memang membutuhkan dan program ini bekerjasama antara GAPOPIN, PMI pusat dan PMI daerah.

Diakui Michael, kebutuhan kacamata sekarang ini sulit mereka dapatkan, karena harganya yang terbilang cukup mahal, oleh karenanya dari segi kesehatan mata sangatlah penting apalagi bagi murid sekolah dan diharapkan program ini menjadi dampak positif pada perkembangan prestasi belajar mereka mengingat jika mata para murid sehat tentunya berpengaruh terhadap kecerdasannya.

Dalam acara tersebut turut ditandatanganinya perjanjian atau MOU antara GAPOPIN dengan PMI untuk kelanjutan kedepan mengenai pemberian kacamata gratis yang diketahui GAPOPIN sendiri telah memberikan kacamata bagi murid sekolah tidak mampu sebanyak 5000 pasang kacamata di tahun 2010 lalu, sedangkan di tahun ini sebanyak 100 pasang.[] CHO

2011, ANGGARAN BANTUAN SISWA 125 MILIAR RUPIAH

KOTA BEKASI- Terkait program pendidikan Siswa Bebas Biaya (SBB) Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bekasi dengan Dinas Pendidian Kota Bekasi, menawarkan beberapa Opsi yakni aturan besarnya anggaran untuk SBB di tahun 2011 tidak berubah, kedua, menaikan anggaran SBB bagi siswa SMAN, SMKN dari Rp50.000,- per siswa per bulan, menjadi Rp100.000,- per siswa, perbulan. Serta opsi ketiga anggaran untuk Rujukan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dari Rp122.000,- di kurangi, menjadi Rp100.000,- per bulan.

Heri Koswara Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi, seusai rapat dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, mengatakan, beberapa opsi tersebut selanjutnya akan dikaji dan dimatangkan lagi di rapat badan anggaran (Banang)dalam waktu dekat, disetujui atau tidak usulan tersebut, akan diserahkan kepada Banang.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pengurangan  anggaran SBB bagi sekolah RSBI,dinilai siswa yang bersekolah di sana mayoritas adalah dari kalangan orang mampu, jadi dana tersebut tidak tepat sasaran."Penambahaan SBB ke SMA dan SMK merupakan sebuah subsidi silang dari anggaran SBB untuk siswa sekolah RSBI, jadi tidak ada penambahaan dalam pengajuan anggaran tersebut. "ujar Heri.

Ia juga menambahkan, pengajuan anggaran untuk SBB di tahun 2011 mengalami peningkatan dari100 miliar rupiah di tahun 2010 menjadi 125 miliar rupiah. "Kenaikan anggaran tersebut karena selain untuk SBB juga untuk program-program lainnya seperti buku dan lain-lain."paparnya.

Realita jumlah siswa di Kota Bekasi berapa banyak,dan kebutuhan per siswa itu apa saja, ini yang harus dikaji dan di evaluasi oleh Komisi D. Contoh SBB untuk siswa Sekolah Dasar (SD) yakni sebesar Rp57.000 per bulan. Ini dinilai sudah cukup karena dibantu oleh dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) bantuan provinsi dan juga pusat.

Di tempat terpisah Kepala Bidang Pendidikan LSM Sapulidi Imam Kobul (27/01), mengatakan anggaran tersebut harus bisa di pertanggung jawabkan serta transparan.”Anggaran itu nantinya di umumkan dan di tempel di papan pengumuman setiap sekolah,agar untuk di ketahui masyarakat” tegas imam.  (BPH)

Walikota Surabaya Surabaya Dalam sepekan dua kali dilaporkan ke Polda Jawa Timur

Surabaya - Belum usai perseteruan dengan DPRD Surabaya, berkaitan dengan Perda reklame, kini Walikota Surabaya, Tri Rismahani kini dilaporkan ke Polda Jawa Timur berkaitan dengan pembongkaran reklame, papan reklame dan penyataannya di salah satu media nasional yang dianggap melecehkan lembaga DPRD Surabaya.

Pembongkaran reklame di Jalan Margorejo pada 15 Desember 2010 oleh Satpol PP Pemkot Surabaya berbuntut panjang, papan reklame yang diketahui milik Ir H La Nyalla Mattaliti, menuai pelaporan 99 pengacara ke Polda Jawa Timur.

Laporan yang didaftarkan oleh Aliansi Advokat Kota Surabaya (AAKS) nomor laporan polisi No. Pol LPB/9/I/2011/Jatim, penyidik Satuan Pidana Umum (Satpidum) Ditreskrim Polda Jatim, terlebih dahulu meminta alat bukti dari pihak pelapor.

Setelah sebelumnya di laporkan ke polda karena kasus pembongkaran, kini ada kasus baru yang sedang mengintip Risma, pernyataannya yang dimuat di Kompas pada edisi Selasa (18/1/2011) halaman 15 yang telah membuat anggota dewan kebakaran jenggot adalah 'Masak setiap event di DPRD harus ada uang. Saya harus ambil dari mana? Saya tidak mau menggunakan anggaran tidak sesuai dengan prosedur," kata Risma.

Akibat pernytaannya ini, sebagian besar anggota dewan yang terhormat merasa tidak terima karena merasa dilecehkan, setalh melakukan analisa dengan cermat, penyataan Risma, di media kompas, dapat dikenai pasal 310 ayat 1 KUHP yang bunyinya 'Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang, supaya hal itu diketahui umum, diancam hukuman penjara paling lama 9 bulan'. Tegas Saiful yang menjadi kuasa hukum BK DPRD Surabaya, yang juga tergabung dalam Aliansi Advokat Kota Surabaya (AAKS), lebih lanjut, ditegaskan, Saiful, pernyataan risma tersebut dinilai mengandung unsur pidana. "Kalimat itu kan mencemarkan dan menyerang anggota dewan. Kedua, juga diketahui oleh umum karena disampaikan ke media melalui Kompas,".

Bersama Ketua BK DPRD Surabaya Agus Susanto dan 5 anggota dewan lainnya telah melaporkan pencemaran nama baik pada tanggal 20 Januari 2010 kemarin. Dengan membawa alat bukti koran Kompas yang memuat berita itu," jelasnya [] Darsono

Perda Pariwisata di Tangguhkan, Pengusaha Hiburan Malam Resah

Kabupaten Bekasi-Belum adanya kesamaan persepsi sepanjang tahun 2010 merupakan salah satu faktor ditangguhkannya Peraturan Daerah (perda) tentang kepariwisataan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

"Ketidaksamaan persepsi antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat tersebut mengakibatkan perda pariwisata dimunculkan kembali di tahun 2011 ini." ujar kepala bidang hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi, Dedy Rohendi jum'at 28/1/2011.

Menurutnya, perda pariwisata yang lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, karena tempat hiburan malam seperti cafe, pub dan lain sebagainya cukup banyak di Kabupaten Bekasi, namun didalam Perda lama tersebut tidak jelas pengaturannya.

"Memang sebagian pengusaha hiburan malam sangat resah dengan tidak adanya acuan hukum, tetapi kami harap mereka bersabar karena kami akan memprosesnya sesuai prosedur." pinta Dedy

Di tempat terpisah, ketua paguyuban asosiasi pengusaha pariwisata dan tempat hiburan malam Kabupaten Bekasi, Mukhlis mengatakan, pihaknya tidak mengerti dengan ketentuan sekarang ini, karena masukan dari anggota sudah banyak dan mengeluhkan jika perda tersebut tidak dimunculkan segera.

Bahkan menurut Muklis, pihaknya selalu menyetor uang per bulannya dengan kisaran harga berbeda-beda, namun kami pun minta perimbangan kepada pemerintah daerah jangan kami membayar iuran namun hak-hak kami tidak dipenuhi sebagai pengusaha.

"Iuran berkisar RP.5.000.000 hingga RP.7.000.000 setiap bulannya tergantung dari besar kecilnya usaha tersebut khususnya hiburan malam." beber Muklis

Mukhlis juga berpendapat, apabila masalah ini tidak segera dibenahi tidak menutup kemungkinan para pengusaha tempat hiburan malam enggan menanamkan secara keseluruhan modalnya di Kabupaten Bekasi, karena para pengusaha tersebut juga tidak ingin menjadi bulan-bulanan oknum yang memungut iuran dan masih memakai perda lama itu.

"Kami ingin sekali bermitra dengan pemerintah untuk bagaimana memajukan pariwisata agar menambah pemasukan PAD Kabupaten Bekasi, lagipula tempat hiburan malam dibawah naungan kami tidak ada berkedok prostitusi, kalaupun ada kami pun siap melarangnya." terang Muklis

Selain perda pariwisata, dijelaskan Dedy bahwa perda retribusi serta ketertiban umum di Kabupaten Bekasi juga dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan masih perlu dievaluasi kembali, sedangkan sebelas perda lainnya seperti perda pertambangan umum dan perda perubahan desa menjadi kelurahan juga masih menjadi PR ditahun 2010 lalu yang kini pun dimunculkan kembali.

" Saat ini kami tengah membahas bersama DPRD untuk mendahulukan perda yang mana akan diproses terlebih dahulu yang diketahui perda-perda tersebut sudah dikategorikan masuk dalam program legislasi daerah." jelas Dedy []CHO

SBY Minta Naik Gaji, Darim Masih Tidur ditengah Pemakaman

INDRAMAYU- Santer pemberitaan tentang Presiden dalam pidatonya tersirat meminta kenaikan gaji, sebuah ironi tersaji di negeri kita ini. Darim (80) tua renta sebatang kara warga Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu Jawa Barat selama dua tahun tidur di gubug reot berukuran 2x3 meter di areal pemakaman umum Desa Rancajawat.

Hal tersebut dilakukan Darim, karena terpaksa dan tidak ada pilihan, ketika Info Indonesia mendatangi gubuk reot ditengah pemakaman, terlihat Darim sedang duduk termangu didekat sebuah nisan, Sambil bertutur

“Saya terpaksa tinggal di areal pemakaman ini sudah tidak ada lagi tempat lain yang bisa untuk hunian saya karena saya tidak punya apa-apa, gubuk ini tempat satu-satunya berlindung dari panas dan hujan ”.

Sementara karena awamnya, Darim pernah tahu semua program maupun kebijakan pemerintah terhadap masyarakat miskin, sehingga wajar kalau dia luput dari berbagai program misal program Raskin maupun Jamkesmas.

Untuk menutupi kebutuhan hidupnya, ia hanya mengharap belas kasihan dari mereka yang datang berziarah ke pemakaman di desa tersebut. Padahal Darim yang sering sakit sakitan tersebut, memiliki hak yang sama atas kesejahteraan.

Ternyata masih ada masyarakat Indonesia yang tidak diperhatikan di Kabupaten Indramayu Jawa Barat Aparat setempat rupanya tidak merasa tersentuh, hanya saja dari Kepala Desa setempat memberikan santunan Rp.20.000,- per minggunya. Hanya itulah yang dijadikan untuk bertahan hidup selama ini.

Sungguh ironi seorang Darim yang hidup di Kabupaten yang dikenal sebagai lumbung padi, di Kabupaten yang kaya akan sumber daya alam yakni penghasil Minyak dan Gas Bumi ini.

Kesengsaraan Darim berawal ketika Camat Tukdana  Kabupaten Indramayu Jawa Barta Mismaka, membongkar bangunanan rumah di lokasi Pemakaman umum di desa rancajawat milik tua renta  tersebut, yang tak pernah mendapatkan hak sebagai warga miskin atas raskin ataupun Jamkesmas, setelah mendapatkan teguran keras dari Bupati Indramyu

Perabotan milik darim dipindahkan satu persatu sementra, ditempatkan tak jauh dari lokasi gubug reyot yang dibongkarsatpol PP. Pihak kecamatan menjanjikan, akan dibangunkan rumah layak huni diatas tanah bengkok milik Desa Rancajawat, selain rumah Darim juga diberikan hak nya sebagai orang miskin, kesehatan dan beras raskin yang selama ini tidak pernah didata.(SG)

14 TKI Bermasalah Asal Jabar Berhasil Dipulangkan

BANDUNG-  Tepat pukul 21.00 Wib, Selasa (25/1) sebanyak 14 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah asal Jawa Barat tiba kembali di daerah asalnya Jawa Barat. Saat ini mereka masih ditampung di shelter Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat di Jalan Riau 2 Bandung. Sebelumnya ke 14 TKI ini sempat terlantar di negeri Jiran Malaysia akibat tidak lengkapnya dokumen yang mereka miliki.

Berkat kerjasama antara Pemprov, Jawa Barat dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching, Malaysia, akhirnya mereka berhasil dipulangkan. Misi pemulangan dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Barat, diantaranya Aip Rivai (Ketua Tim), Netty Prasetiani Heryawan (Wakil Ketua), Sri Asmawati Kusumawardani (Ketua Harian), Kepala Dinas Sosial Pemprov. Jabar Enny Heryani, dan Direktur Reerse dan Kriminal Polda Jabar, Kombes Fakhrudin. 

Empat belas TKI tersebut berangkat menuju perbatasan Malaysia-Indonesia di Tebedu, Malaysia, dengan dua mobil dari kantor KJRI, Jl. Stutong, Kuching.  Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Bandung dengan rute Entikong Kalimantan Barat – Pontianak - DKI Jakarta. Keseluruhan TKI itu  berasal dari Kab. Sukabumi (2 orang), Kota Bandung (3 orang), Kab. Bandung Barat (1 orang), Kab. Karawang (1 orang), Kab. Bogor (2 orang), Kab. Purwakarta (1 orang), Kab. Subang (1 orang), Kab. Cianjur (1), Kota Depok (1), dan Kab. Indramayu (1 orang).

Menurut Aip, ketua Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Barat , upaya penjemputan itu dilakukan langsung oleh tim dari Pemprov untuk mempercepat prosesnya.

“Selama ini, pemulangan TKI bermasalah biasanya dilakukan oleh pemerintah pusat,  bekerja sama dengan provinsi perbatasan seperti Kalbar yang berbatasan dengan negara bagian Serawak, Malaysia. Namun, mengingat  upaya itu biasanya membutuhkan waktu lama, Pemprov Jabar langsung berkoordinasi dengan KJRI Kuching untuk mempercepat prosesnya. Kami berupaya memotong mata rantai birokrasi yang biasanya dilakukan," ucapnya di Konjen RI.

(IS)

Kinerja RS. Paru Cirebon Tidak Capai Target

Cirebon- KOMISI C DPRD Provinsi Jawa Barat, menemukan adanya indikasi tidak tercapainya beberapa target pembangunan di Jawa Barat. Saat melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Paru Sidawangi Cirebon dalam rangka evaluasi pendapatan, Komisi yang membidangi keungan ini, melihat adanya ketidaksiapan OPD dalam melaksanakan kegiatan berkaitan dengan penggunaan anggaran dan perolehan pendapatan.

Indikasi itu terbongkar saat rombongan Komisi C yang diketuai H.T.M. Robby Suganda, mempertanyakan sejauhmana target PAD yang telah dicapai pada tahun 2010.

Menjawab pertanyaan Komisi C DPRD Jabar, Direktur RSP Sidawangi Drs Yan Suryana Sw MM mengatakan, bahwa “target dan realisai pendapatan setelah perubahan yaitu pendapatan 3.925.798.00 (74,42%) sedangkan realisasi 2.921.700.577 dimana terdapat selisih 1.051.700.557 atau (25,58%)”.Jawabnya

Tidak tercapainya target lebih disebabkan antara lain belum optimalnya sumberdaya manusia dalam kegiatan pelayanan terutama dokter spesialis paru, realisasi pasien Jamkesmas belum tereaisasi secara keseluruhan, realisasi pasien Askes belum terealisasi secara keseluruhan dan kunjungan pasien yang pluktuatif.(IS)

Kota Batam Surga Mobil Bodong-

 BATAM - Kota Batam sebagai salah satu kota industry di Indonesia yang juga berbatasan langsung dengan singapura telah dikenal sebagai surga mobil bodong/mobil tanpa dokumen lengkap. Disinyalir pemasukan mobil mewah ilegal ini ke Batam melibatkan sindikat internasional. Berkonspirasi dengan ‘oknum-oknum’ pengusaha di Batam. Modus yang digunakan hingga mobil-mobil itu bisa masuk ke Batam dan bahkan memiliki dokumen adalah dengan memundurkan tahun pembuatan dan pemasukan ke Batam. Mobil buatan tahun 2005 misalnya, dalam dokumen dibuat diproduksi tahun 2002 dan dimasukkan ke Batam setahun kemudian.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), terhitung sejak 1 Januari 2004, mobil yang bisa dimasukkan ke Batam harus baru (brand new). Mobil yang masuk juga harus membayar PPN dan PPnBM sebesar 180 persen dari harga jual mobil. Lalu, nomor polisi mobil-mobil itu tidak lagi memakai seri 'X' seperti mobil rekon yang masuk sebelum PP 63 berlaku.

Selain dari PPN dan PPnBM yang tidak dibayarkan, negara juga dirugikan karena pajak mobil-mobil mewah ini menjadi lebih murah dari seharusnya. Sebab, pajak mobil ikut ditentukan oleh tahun produksi, disamping kapasitas isi silinder (cc)-nya. Makin tinggi tahun produksi dan cc sebuah mobil makin besar pajak yang harus dibayarkan pemiliknya.

Berdasarkan data dari kepolisian, mobil-mobil mewah itu berasal dari beberapa negara, diantaranya dari Jepang, Malaysia, Singapura dan beberapa negara lainnya. Pintu masuk mobil-mobil mewah itu melalui Singapura ke Batam. Mobil mewah itu terdiri dari berbagai merek, seperti BMW, Mercedes, Jaguar, dan mobil mewah lainnya.

Terdapat beberapa pelabuhan tikus yang  rawan menjadi pintu masuk mobil bodong seperti Tanjung Sengkuang, Tanjung Buntung, Batubesar, Bagan, Pancur, Tanjungpiayu Laut, Sagulung, Tanjung Uncang, Tanjung Riau, Patam Lestari, Tanjunguma dan Pantai Stres. Sementara di Pulau Rempang Galang, terdapat Jembatan 2, Jembatan 4 hingga Galang Baru.

Pada bulan Agustus 2010 lalu Mabes Polri Mabes Polri mengirimkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk menyelidiki dugaan keterlibatan anggota Polda Kepri dalam kasus maraknya mobil mewah ilegal di Batam. Polri berjanji akan menindak seluruh anggota Polda Kepri yang terlibat dalam penyelundupan dan penerbitan surat-surat mobil mewah tersebut.
"Sesuai perintah Kapolri sudah berangkat tim dari Divisi Propam. Kita akan dalami proses keluarnya surat-surat (mobil mewah) ini, terbitnya dokumen-dokumen yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum," Kata Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Ito Sumardi di Mabes Polri beberapa waktu lalu.

Mabes Polri juga menerjunkan tim yang dikomandoi Brigjen (Pol) Usman Saut Nasution turun ke Batam. Di bawah komando Tim Mabes Polri tersebut membuat para penadah kocar-kacir. Tidak hanya di jalan raya, bahkan rumah warga pun tak urung dari kejaran petugas. Tidak sedikit pemilik mobil bodong yang didominasi ’oknum’ pejabat dan pengusaha kelimpungan.

Kendati suara-suara protes bermunculan, tim Mabes Polri tak terpengaruh. Mobil bodong sitaan yang awalnya di-'pool' di Mapolresta Barelang langsung dipindah ke Mapolda Kepri di Batubesar Nongsa.
 
Menghadapi suara-suara protes, Saut Usman tidak surut. Ia menegaskan, timnya tidak akan 'main mata' serta tidak pilih bulu dalam merazia mobil bodong di Batam.

Usman menegaskan kehadiran timnya di Batam adalah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait soal maraknya mobil bodong yang beredar.

Mabes Polri kemudian menyatakan beberapa orang sebagai tersangka. Terkait dengan penjualan dan distribusi yakni MRD pemilik showroom dan importir.  Saat ini, salah satu PT yakni PT Rntr, diduga  milik salah satu pejabat berkuasa dibatam juga sedang diselidiki petugas.(L)

Sebuah Resume: Titik Nadi Ekonomi Rakyat

Pergeseran kekuatan ekonomi dunia dari utara yaitu AS dan Eropa ke Asia Timur (Tiongkok) dan Amerika Latin ditahun 2010 menciptakan peta baru dalam kekuatan ekonomi dunia. Krisis ekonomi global yang mendalam dan struktural juga terimplikasi di negeri ini. Tahun 2010 dapat dikatakan sebagai tahun kematian industri nasional. Beberapa jenis industri yang selama ini menjadi kekuatan terakhir, seperti industry kretek, baja, agribisnis, dan lain sebagainya telah mengalami kebuntuan produksi bahkan bangkrut.

Jika di masa sebelumnya, kebangkrutan hanya menghabisi perusahaan-perusahaan menengah dan kecil, maka di tahun 2010, korbannya sudah mencakup perusahaan-perusahaan besar. Di tahun 2006, Indonesia diperkirakan mempunyai 29 ribu perusahaan manufaktur skala menengah, tetapi sekarang jumlahnya tidak melebihi 27 ribu. Industri skala mikro dan kecil pun anjlok 2,1 persen hingga 5 persen.

Usaha mikro, kecil, dan menengah seperti diketahui bergantung pada dua hal, yaitu jaminan kredit dan kondisi pasar. Kenaikan harga BBM dan TDL beberapa waktu lalu yang juga diberlakukannya China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) membuat usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia mengalami penurunan signifikan. Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sejak tahun 2010, diperkirakan mencapai 51 juta unit atau 99% dari total unit usaha yang ada. Ekonomi nasional kita yang mengarah ke arah liberalisasi, UMKM pun berguguran..

Hal tersebut dapat dilihat, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, ekonomi nasional atau rakyat (UMKM) yang berjumlah 51 juta atau 99% dari total pelaku ekonomi hanya menikmati 39,8% dari PDB, sementara korporasi besar asing menikmati hingga 60,2%. Dalam hal pasar, ekonomi nasional atau ekonomi rakyat hanya menempati 20% pangsa pasar nasional, sementara korporasi besar asing dan domestik menguasai 80%.

Pasar rakyat, yang selama ini menjadi tempat bagi ekonomi mikro dan menengah memasarkan produknya, semakin terancam oleh ekspansi peritel raksasa modern, seperti Carrefour, Giant, Hypermart, 7-eleven, Circle K, Lotte Mart, dan lain-lain. Peritel modern didukung oleh modal yang lebih besar, fasilitas, tekonologi, dan ruang yang strategis, sementara pasar rakyat identik dengan kumuh, semrawut, dan bau kurang sedap.

Jika pasar rakyat hancur, maka hal itu akan membawa konsekuensi luas, yaitu, pertama, menghancurkan produsen kecil, khususnya produk petani dan usaha kecil (mikro dan menengah), dan kedua, menyulitkan konsumen klas menengah ke bawah.

EL Hendrie.

Sistem Transportasi Massal semakin Semrawut

-Terkait tragedi dua kecelakaan angkutan umum. 

JAKARTA- Dua tragedi kecelakaan angkutan umum dalam sehari Jumat (28/01/11) menandakan kegagalan kinerja Kementerian Perhubungan yang dikomandoi Freddy Numberi. Tabrakan kereta api Mutiara – Kutojaya dan Kebakaran KM Laut Teduh II, milik PT Bangun Putra Remaja merupakan bukti ketidakberdayaan pemerintah untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian dan pelayaran di Indonesia. Hingga saat ini, tercatat bahwa 16 orang tewas dalam dua tragedi tersebut.

Seperti ditulis Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim, dalam siaran pers yang diterima infoindonesia, Jumat (28/01/11), bahwa Menhub yang berasal dari Partai Demokrat tersebut telah gagal membenahi sistem transportasi massal. Ia mengaku telah berulang kali mendesak perlunya perbaikan transportasi massal, namun hal itu tidak pernah didengar.

"Desakan itu hampir tidak pernah direalisasikan dalam bentuk langkah konkret seperti yang diamanatkan dalam 4 UU Transportasi yang sudah disahkan DPR," sambung anggota Komisi V DPR RI ini. Bahkan, jika pemerintah tidak segera membenahi transportasi massal, F-PKS akan menggalang hak angket."Jika hal ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kami akan menggalang dukungan untuk mengajukan hak angket atas kelalaian pemerintah mengimplementasikan UU transportasi," imbuhnya.

Sementara,keprihatinan juga datang dari komisi V fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menilai bahwa kondisi trasnportasi Indonesia sudah runyam. “Sangat prihatin dengan kondisi transfortasi Indonesia, saat ini sudah runyam semua,” ujar Faderest Uwati.

Dinilainya, dari kecelakaan kereta api tersebut, dimana fungsi pemerintah sebagai regulator dan PT KAI sebagai operator, keduanya tidak pernah mengindahkan apa yang di amanahkan oleh undang undang transportasi. “Jadi di sini ada pelanggaran undang-undang,” tandasnya.

Sekjen Masyarakat Transportasi, Ellen menilai masinis bukan sopir. Di PT KAI ada operator dan lain-lain yang mengatur jalur kereta api. “Kalau sistem berjalan sangat baik, itu tidak akan terjadi kecelakaan,” katanya.

“Itu kesalahan masinis mutiara selatan, seharusnya masuk ke jalur A. jadi ke jalur B,” kata Kepala  Humas Daerah Operasi (Daops) V Surono. 

Ellen menambahkan, seharusnya surono jangan mengatakan hal itu. Karena, si masinis tidak bekerja sendiri ada jalur kereta yang telah diatur di stasiun.

“Ada wesel yang mengatur perpindahan kereta dan yang mengatur itu tidak mungkin si masinis. Sebab, kereta itu tidak ada setirnya (kemudi) yang bisa dibelokkan oleh si masinis. “Ini hanya lempar tanggung jawab, tidak bisa langsung di vonis sebuah kesalahan masinis,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan Dr Priyo Wahyuyana, rumah sakit Medika Krakatau bahwa sejak pukul 07.00 hingga 13.00, korban di UGD sebanyak 189 orang. Tercatat, korban meninggal ada 12 orang diantaranya 8 orang dan selebihnya anak-anak (rata-rata tenggelam) masih dalam proses identifikasi tim Disaster Victim
Identification (DVI) Polda Banten. Sebagian korban luka ringan masih dirawat di teras masjid rumah sakit tersebut. Pihak rumah sakit juga membagikan 150 bok makanan untuk para korban dan petugas medis.

Dua Versi Berbeda

Sementara, data terakhir dari Kantor ASDP Merak – Banten,  tercatat ada sebanyak 427 orang yang selamat serta 12 orang meninggal. Kebakaran KM Laut Teduh II terbakar sekitar pukul 04.00 pagi tadi. Korban sempat terapung di laut selama 1.5 jam.

KM Laut Teduh II menampung sekitar 567 orang diantaranya 535 penumpang dan anak buah kapal (ABK) sebanyak 32 orang. Dengan daya tampung kapal mengangkut 93 unit kendaraan. kapal tersebut terbakar 2 mil dari pelabuhan merak, di perairan Pulau Tempurung. Dalam versi Koramil, sebanyak 437 orang selamat. KM Laut Teduh II berangkat dari dermaga lima Pelabuhan Merak menuju Bakauheni.

Diketahui berdasarkan keterangan beberapa korban yang selamat, mereka menuturkan hampir semua penumpang tertidur lelap saat setengah jam kapal KM Laut Teduh II berangkat. Kebakaran berasal dari sebuah bus di dek paling bawah. Dalam kondisi panik, masing-masing penumpang menyelamatkan diri. Bahkan, sebagian penumpang banyak yang melompat ke laut tanpa dilengkapi pelampung. Hingga akhirnya, mereka terapung di laut selama satu jam. (dharma)

Pelaku Penipuan Kendaraan Bermotor diTangkap Polisi

Kota Bekasi- AD 30 tahun akhirnya ditangkap jajaran Polsek Medan Satria Kota Bekasi Jawa Barat di jalan kalibaru Kota Bekasi karena diduga melakukan penipuan kendaraan bermotor terhadap korbannya bernama Nuralfi 22 tahun warga Kaliabang Rorotan Bekasi.

"Modus yang dilakukan pelaku terbilang unik dengan berpura-pura akrab dengan korban dan meminjam motor korban, namun tidak dikembalikan lagi." ujar Kanitreskrim Polsek Medan Satria Kota Bekasi, Ipda Acu Sumarno kepada info Indonesia jum'at 28/1/2011.

Dijelaskan Acu, pelaku sering memanfaatkan calon korban yang rata-rata adalah wanita dan aksi ini merupakan yang ketiga kalinya, dimana pelaku dan korban berkenalan di tempat biliard plaza taman harapan baru Kota Bekasi dan keduanya pun akrab seperti layaknya orang pacaran.

"Sebelumnya pelaku beraksi di daerah koja Jakarta Utara, cilincing dan terakhir di Bekasi." Katanya

Ketika ditangkap, menurut Acu pelaku tengah menawarkan motor korbannya itu kepada siapa saja, namun di jalan baru Kota Bekasi ada seseorang yang mengenali motor tersebut dan langsung meghubungi korban, sehingga diteruskan ke polsek Medan Satria Kota Bekasi. 

" motor tersebut bermerek yamaha jupiter Z dengan nomer polisi B 6841 KRB." terang Acu

Sementara itu, korban Nuralfi menuturkan bahwa dirnya tidak menyangka berkenalan dengan pelaku yang pada awalnya cukup baik terlebih sering membelikan makanan untuk dirinya, apalagi pelaku yang baru dikenalnya tiga hari tidak menunjukkan gelagat yang mencurigakan.

" saya percaya aja mas dengannya, karena pada saat meminjam motor waktu kenalan pertama saya diajak ke rumahnya di bilangan wisma asri Kota Bekasi, namun kenyataannya rumah itu bukan rumah sebenarnya melainkan hanya pura-pura saja." keluh Nur dalam hati merasa dibohongi.

Masih menurut Nur, setelah pelaku membawa motornya dan mulai adanya kecurigaan, korban berusaha menghubungi telepon genggam pelaku, namun berulang-kali di bel tidak diangkat hingga dimatikan oleh pelaku, sehingga korban pun panik lantaran takut ditegur oleh orangtuanya dan memutuskan untuk tinggal di rumah temannya.

"Saya takut mas kena marah sama bapa, apa boleh buat dan ini mungkin pelajaran berharga buat saya." jelas Nur pekerja freelance biliar taman harapan baru Kota Bekasi

Dalam kasus ini, Acu menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan orang yang baru dikenalnya mengingat di wilayah medan satria Kota Bekasi yang berbatasan dengan Jakarta Timur terbilang cukup rawan, sehingga kewaspadaan masyarakat cukup diperlukan guna mengantisipsi tindakan kejahatan.

Untuk pelaku telah dijerat pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan dengn ancaman maksimal 4 tahun penjara.[]CHO

Masinis Kereta Api Di Kambing Hitamkan?

Jakarta  – Sekjen Masyarakat Transfortasi Indonesia.  Ellen, mengatakan terlalu dini jika Ka Daops V mengatakan penyebab tabrakan kereta Api yang terjadi di Banjar kesalahan Masinis, kondisi Tranfortasi di Indonesia ini sudah sangat runyam sekali, di mana pungsi pemerintah yang sebagai regulator dan PT. KAI sebagai operatornya, dua-duanya tidak pernah mengindahkan apa yang di amanahkan oleh undang-undang.

Menurut ellen, jelas disini ada pelanggaran Undang-undang,

“ Masinis itu bukan sopir yang bisa membelokan kereta ke kiri atau kekanan, di system perkereta apian ada operator yang menggerakkan jalur atau wesel kereta, ini terlalu dini memvonis bahwa masinis yang salah “ ujar elen.

Menurut data keterangan sementara, saat itu KA Kutojaya jurusan Bandung Kutoharjo tengah berhenti di jaluar 2 Stasiun Langensari menunggu KA Mutiara Selatan lewat yang datang dari arah timur Surabaya tujuan Bandung. Namun KA Mutiara Selaran kesuk ke jalur 3 seharusnya di jalur 2. Kecelakaan pun tidak bisa dihindarkan.

Tiga Orang di nyatakan tewas serta puluhan lainnya luka berat dan ringan akibat tabrakan dua Kereta Api Mutiara Selatan dan Kereta Api Kutoharjo di Stasiun Kelangan Banjar , Jawa Barat. Jumat (28/1).

Ketiga korban tewas, masing-masing Lina warga Sukaleueur, Jl Raya Kopo, Kabupaten Bandung, Istikonak warga Gebang, Purworejo, Jawa Tengah (Jateng) dan Ani Agustin penduduk Paring, Kebumen, Jateng.

Sedangkan, 26 korban yang mengalami luka berat dan ringan, yang kebanyakan penumpang KA Kutojaya, termasuk masinisnya, hingga sore, masih dirawat intensif di ruang gawat darurat (UGD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Banjar. Mereka, kebanyakan mengalami luka patah kaki dan tangan (red)

WARGA MISKIN TIDAK MENDAPAT JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN DARI PEMERINTAH

KOTA BEKASI- Lagi lagi fenomena masyarakat miskin yang tidak mendapatkan haknya melalui  Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) dari pemerintah kembali terjadi. Hal ini terjadi akibat kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dengan stekholder dalam mesosialisasikan Program kesehatan bagi warga kurang mampu tersebut.

Nita (35) gadis warga yang tinggal di jalan raya wibawa mukti Kampung Cakung Rt 03/05 No 67 Kelurahan Jati sari Kecamatan Jatiasih Pondok Gede Kota Bekasi, mengalami Lumpuh Layu sejak berusia 9 tahun. Awalnya nita anak ke lima dari enam bersaudara ini, sakit demam. Kemudian kelurganya berusaha membawa nita ke salah satu mantri untuk di obati. “setelah di suntik mantri, selang satu bulan saya tidak bisa jalan” kata nita sambil menangis.

Parahnya lagi penglihatan nita saat ini juga mengalami gangguan, ia tidak bisa melihat karena setiap harinya hanya berada di dalam kamar yang pengap tanpa ada ventilasi udara.”kalo melihat mata saya buram mas” jawab Nita sedih.

Kini  nita tinggal di rumah berukuran 6X7 meter yang masih berlantaikan tanah, bersama ibunya Inah (70), sedangkan ayah nita kaca sudah lama meninggal. Nita tidak sempat menikmati bangku sekolah karena tidak ada biaya. Sementara kelima saudaranya kini sudah menikah dan tinggal bersama keluarga mereka masing masing.

Menurut adit kakak nita yang bekerja sebagai buruh serabutan,sejak mengalami kelumpuhan adiknya tidak pernah di bawa ke dokter karena terbentur biaya.”buat makan saja sudah sulit mas,apalagi untuk  berobat nita “ tutur adit sambil memandang adik kesayangannya yang tidak bisa berjalan.

“tadi pak lurah dan rombongan dokter dari puskesmas juga sudah datang,tapi Cuma melihat saja tanpa di lakukan pemeriksaan,malah kata dokternya bahwa yang di cari adalah usia 0-15 tahun dan yang pernah di imunisasi” terang adit kepada info indonesia.

Di daerahnya,kampung cakung nita termasuk keluarga miskin,namun sayang ia tidak terdaftar sebagai warga tidak mampuyang harusnya mendapatkan Adanya Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK). Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga yang tidak mampu juga tidak pernah mereka ketahui. “kita nggak tau kalo ada sktm,nggak di kasih tau pak RT” jawab adit dengan logat asli betawinya itu.

 Sosialisasi tentang JAMKESDA,JAMKESMAS atau SKTM tidak di laksanakan  dengan baik kepada warga Kampung cakung Kelurahan Jatisari oleh Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial Kota Bekasi. Padahal anggaran untuk kegiatan tersebut yang di biayai APBD sudah ada. Ronda Siswara Kepala Kelurahan Jatisari mengaku kurangnya koordinasi antara pihaknya dengan dinas-dinas  terkait serta ketua RT dan RW di wilayahnya. Sedangkan jarak tempat tinggal nita dari kelurahan hanya berjarak kurang lebih lima ratus meter dari kantornya.

Menurut lurah Jati Sari ada tiga lagi penyandang cacat di Kelurahan Jati Sari namun nita akan do prioritaskan terlebih dahulu. “besok saya dengan dokter dari puskesmas akan membawa nita ke RSUD Kota Bekasi untuk mendapat pengobatan medis” jawab ronda dengan kumis tebalnya.

 “Nita belum memiliki KTP, sehingga ia tidak terdaftar sebagai keluarga miskin,namun saat ini pihaknya telah membuat SKTM dan JAMKESMAS bagi nita” ujar ronda.

Di samping itu,saat info Indonesia menanyakan kepada salah seorang petugas kesesos mengenai kriteria warga miskin yang mendapatkan SKTM. Petugas tersebut menjawab hanya dengan senyuman bingung sambil menyodorkan arsip. “saat ini kita memakai data lama sktm,sedangkan sekarang ini belum di lakukan pendataan kembali mas” jawab petugas kesos itu, tanpa menjawab kriteria warga miskin.

Kini pihak keluarga Nita berharap ada bantuan dari para dermawan. Dan nita juga berharap ada mujizat untuk kesembuhan dirinya. Sebab ia masih ingin menyenangkan dan membantu ibunya mencari kayu untuk memasak.  (BPH)

Kecelakaaan Transportasi Kembali Memakan Korban

-Tabrakan kereta kutojaya di Banjar dan kapal terbakar di Merak. 

Lagi, lagi dan lagi, negeri ini mendengar kabar luka, kecelakaan angkutan kembali terjadi, tabrakan Kereta Api Kutojaya dengan Kereta Api Mutiara Selatan dini hari tadi. Tabrakan kereta ini terjadi sekitar pukul 03.00 WIB. Saat itu, Kereta Api Mutiara Selatan masuk jalur tiga di Stasiun Langgen Sari, Banjar. Padahal, di jalur ini Kereta Api Kutojaya sedang menunggu sinyal keluar dari stasiun. Tabrakan tidak terelakan
Jumlah korban tewas dalam tabrakan Kereta Api Kutojaya dengan Kereta Api Mutiara Selatan hingga Jumat (28/1) siang menjadi lima orang. Sedangkan 30 orang luka berat. Sebagian besar korban luka berasal dari Kereta Api Kutojaya. Sementara proses evakuasi korban sudah dihentikan. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Semua korban kini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Banjar, Jawa barat.

Ditempat terpisah, KMP Teduh terbakar dalam perjalanannya dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni. Kejadian terjadi pada pukul 04.00 WIB. Dalam kapal ini terdapat ratusan penumpang serta mobil pribadi dan truk. Belum diketahui apa penyebab terbakarnya kapal itu. Korban dibawa kerumah sakit umum daerah (RSUD) Cilegon. Belum banyak diketahui identitas korban. Bambang S Evan Kahumas perhubungan menuturkan 

“Kejadian sekitar jam 3.00, kapal tersebut baru berlayar sekitar setengah jam dari merak, api berasal dari bus di dek 1, korban saat ini 11 orang” 

 11 Penumpang kapal dilaporkan telah meninggal dunia. Sementara 427 orang berhasil diselamatkan.

” Api berasal dari sebuah bus, ketika api membesar penumpang diminta naik keatas, sekitar setengah jam tim evakuasi baru datang”  ucap Aryo, salah seorang penumpang yang selamat.

Sementara itu, Abdul Hakim  yang juga sebagai Sekretaris Fraksi PKS, menilai kinerja Menhub tidak memuaskan dalam penyelenggaraan transportasi, khususnya perkeretaapian.

“Saya prihatin atas musibah ini. Saya minta kepada Presiden untuk segera mengevaluasi dan memberi tindakan kepada menteri dan pejabat terkait yang tidak mampu memperbaiki pelayanan dan keselamatan transportasi massal,” ujarnya dalam siaran pers, hari ini.(L)

Infrasturktur Dry Port Jababeka Sebagai Pelabuhan Darat Peti Kemas, Belum Maksimal

KAB BEKASI- Terkait rencana pengoperasionalan kereta api barang pada April 2011, yang hingga kini infrastruktur belum keseluruhannya siap. Melihat hal tersebut  Wakil Kementerian Perhubungan RI, Bambang Susantono usai peninjauan lokasi Gudang Dry Port,  Jababeka Cikarang Utara, Kamis (27/01).

“Agar dapat mempercepat langkah-langkah konkrit untuk menyiapkan logistik serta infrastrukturnya”.Kata Bambang

Pembahuruan MOU yang telah disepakati oleh berbagai pihak masih terdapat banyak kendala, yakni pembebasan lahan dan porsi pengembangan kawasan yang belum dibangun. Sehingga belum tercapainya jejaring jalan yang utuh.

“Kami akan memberikan waktu perencanaan agar dapat dipercepat,” ujarnya.

Karena itu, perlu dilakukan sistem traffic manajemen untuk menyambungkan sistem jaringan jalan tersebut. Sebab, jaringan jalan yang dipadukan dengan jaringan kereta api merupakan jaringan transportasi. Dua jaringan ini harus seimbang untuk memperlancar logistik. 

Pembebasan lahan, bukan menjadi suatu masalah, hanya saja dapat dilakukan dengan koordinasi dilapangan.

 “Yang sekarang ini terjadi, yakni  pembebasan lahan baik kereta api di priok, ruas jalan antar propinsi maupun nasional, terkait efesiensi kemacetan dijalan, pihaknya akan menekan jumlah truk  pengangkut barang dengan cara pengopresionalan kereta api yang lebih maksimal,  sehingga akan mengurangi beban jalan. Ketika, para pengguna industri di kawasan menarik sebagian muatan barang tersebut, paling tidak ada muatan yang akan sheef di kereta api,” jelas Bambang.

Selain itu, lanjut Bambang, pihaknya juga akan mengurangi beban jalan dengan menyiapkan kereta api yang handal di jalur pantura. Sehingga, sebagian muatan barang dapat di sweeping. “Artinya, load bagi jalan pintas bagi kereta api tersebut. 

Diketahui, Dry Port merupakan pelabuhan darat petikemas antar tujuh kawasan industri di wilayah Kabupaten Bekasi. Dibangun sejak tahun 2006 berdasarkan MOU
bersama antara Pemerintah Pusat (PU), Departemen Perhubungan (Perkeretaapian),
Propinsi Jawa Barat, BUMN serta swasta. Para Perusahaan terbesar dunia di tujuh
kawasan industri ini merupakan penyumbang bagi pemerintah pusat sekitar 60 – 65 persen.  (dharma)

6800 Lampu dan Perangkat PJU di Kota Bekasi Tidak Berfungsi

Kota Bekasi- Sekitar 6.800 lampu dan perangkat Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tersebar diwilayah Kota Bekasi Jawa Barat mengalami rusak yang berakibat, aliran listrik untuk menerangi jalan tidak terdistribusi dengan lancar dan pemadaman pun kerap terjadi.
   
Dari total 17 ribu lampu PJU tercatat 40% tidak berfungsi, Pencurian trafo, kerusakan jaringan serta usia perangkat penerangan yang terbilang usang atau tua menjadi persoalan yang belum bisa diselesaikan instansi terkait.  

"Sebenarnya PJU yang rusak bisa diperbaiki jika saja pemerintah daerah, mau memberikan separuh penghasilan dari pajak penerangan jalan umum." kata Kepala Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU (DPP-PJU) Kota Bekasi Makbullah, Rabu 26/1/2011

Menurutnya pada tahun 2010, Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus sektor PJU sebesar Rp94 miliar atau melebihi target pencapaian Rp88 miliar per tahunnya, namun ironisnya pada tahun yang sama pemerintah daerah hanya memberikan Rp 4,7 miliar dan dipergunakan untuk perawatan, perbaikan jaringan baru serta pemasangan 180 titik (PJU) baru.

"Tentunya nominal yang dicairkan tidak sepadan dengan total kerusakan perangkat PJU, maka dari itu kenapa DPPPJU tidak bisa mengcover seluruh kerusakan, karena kami tidak diberikan dana lebih untuk mengganti maupun membeli perangkat baru," keluh Makbul
   
Terkait dana yang belum mencapai kesepakatan, lanjut Makbullah berakibat persoalan kerusakan ribuan lampu PJU tidak mendapat solusi yang dikhawatirkan lampu PJU lain yang masih berfungsi akan mengalami hal serupa jika tidak ada kebijakan dari pemerintah.
   
Belasan ribu lampu PJU di wilayah setempat merupakan sisa peninggalan saat Kota Bekasi masih menjadi bagian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang diketahui usia lampu PJU sudah mencapai puluhan tahun. 

Selain anggaran, aksi pencurian trafo menambah parah persoalan diantaranya di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara disaat melakukan pemeriksaan jaringan." Bebernya 

Padamnya PJU juga terlihat disejumlah jalan utama seperti jalan Ahmad Yani, M Hasibuan, HM Joyo Martono, Chairil Anwar dan KH Noer Ali. Selain itu jalan lain yang berada diwilayah pelosok seperti Jalan Pejuang, jalan raya Hankam, Rawalumbu dan lain sebagainya mengalami kondisi serupa.[] CHO

Warga diminta Manfaatkan Akte Kelahiran Tahun 2011

Kabupaten Bekasi- Masyarakat di Kabupaten Bekasi Jawa Barat diminta untuk memanfaatkan masa perpanjangan waktu pengurusan surat akte kelahiran tahun 2011 agar seluruh anak di wilayah Kabupaten Bekasi tercatat kelahirannya.

"Surat edaran kepada seluruh Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi sebagaimana surat edaran yang diberikan menteri dalam negeri perihal masa berlaku dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sudah kami berikan." terang kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bekasi, Aspuri, Selasa 25/1/2011

Surat edaran tersebut, menurut Aspuri juga diberlakukan di setiap daerah di Indonesia, sedangkan untuk di Kabupaten Bekasi sendiri pihaknya tidak ingin warganya mengurus surat akte kelahiran harus melalui pengadilan pada tahun 2012 mendatang, sehingga di tahun ini kebijakan tersebut harus betul-betul dimanfaatkan.

"Hal ini bertujuan pula demi tercapainya sasaran rencana strategis nasional tahun 2011." ujar Aspuri

Aspuri mengingatkan bagi warga negara indonesia yang lahir sebelum undang-undang nomer 23 tahun 2006 diberlakukan dispensasi akte kelahiran, kemudian untuk pencatatan kelahiran lewat waktu 61 hari dapat dilaksanakan pada tempat domisili yang bersangkutan.

Soal mengurus penetapan kelahiran di Pengadilan Negeri, hanya khusus bagi warga yang berumur 1 tahun lebih. Ini berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 32 ayat (2). Pasal tersebut menyebutkan pencatatan kelahiran yang melampaui batas satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Terkait dengan perubahan sistem pengurusan ini, maka perlu adanya kerjasama antar lembaga yang membidangi pendatatan administrasi kependudukan. Bagi warga terlambat atau melampaui batas dalam melaporkan peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak dan lainnya perlu perhatian khusus serta pengawasan dari Pemerintahan Desa serta Camat.

Pada dasarnya mendaftarkan pencatatan kelahiran di Pengadilan Negeri persyaratan yang dibutuhkan diantaranya mengisi formulir permohonan, fotokopi Kartu Keluarga (KK), KTP, akta nikah / akta perkawinan orang tua, Surat Keterangan Kelahiran Rumah Sakit, dokter, bidan / penolong kelahiran. Untuk persyaratan tersebut instansi terkait harus sebisa mungkin membantu dalam hal pelengkapan administrasi.

"Saya minta peran aktif kecamatan dan desa memberikan penyuluhan kepada warganya perlu sekali agar mereka memahami." himbau Aspuri menutup pembicaraan []CHO

INDRAMAYU KEKURANGAN TENAGA PPL

INDRAMAYU – Kabupaten Indramayu yang selama ini dikenal sebagai lumbung pangan nasional dan gudang padi di Jawa barat masih kekurangan tenaga PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) sebanyak 154 orang.

Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu, Ir. Joko Purnomo saat dihubungi Info Indonesia, Senin (24/1) diruang kerjanya mengemukakan, jumlah tenaga PPL saat ini hanya berjumlah 161 orang.

 “Dari jumlah itu hanya 80 orang yang berstatus PNS dan sisanya 81 orang berstatus tenaga kontrak harian lepas. Padahal, katanya idealnya, tenaga PPL itu jumahnya harus sama dengan jumlah desa yakni sebanyak 315 desa” kata Ir Joko Purnomo.

 “Sehingga satu desa itu  ditangani oleh seorang tenaga PPL. Mengingat jumlah tenaga PPL itu tak sebanding dengan jumlah desa,  maka seorang PPL kini terpaksa menangani beberapa desa” Lanjutnya. 

“Menurut Joko, pihaknya sudah melaporkan adanya kekurangan tenaga PPL itu ke Pemkab Indramayu. Namun karena anggaran terbatas, pada saat rekrutmen PNS, beberapa waktu lalu kekurangan tenaga PPL itu masih belum dapat dipenuhi.

Sebuah permasalahan yang tiada kunjung ada pemecahan, sebagai bentuk ketidak seriusan pemerintah dalam menangani masalah pertanian. Hal ini terlihat dengan minimnya  anggaran baik APBD maupun APBN yang dialokasikan untuk sektor pertanian.

ABD 2011 Indramayu juga tidak nampak adanya peningkatan anggaran yang signifikan, Padahal mayoritas masyarakat indramayu menngantungkan hidupnya pada sector pertanian ini.

Akibat minimnya anggaran yang dialokasikan, mengakibatkan infrastruktur pertanian menjadi buruk, padahal untuk meningkatkan  produktifitas kemampuan masyarakat untuk pengelolaan pertanian mutlak diperlukan, sehingga PPL merupakan kebutuhan yang mestinya disediakan pemerintah daerah.

Jika anggaran yang diberikan cukup Joko yakin sektor pertanian menjadi menarik dan tenaga kerja yang terserap bisa meningkat tajam. Sebab sektor pertanian mulai dari hulu sampai hilir bisa bekerja dengan baik dan tenaga kerja yang dibutuhkan menjadi besar.

Hal yang sangat disayangkan, saat ini pemerintah cenderung melakukan import untuk mencukupi kebutuhan akan bahan pangan bukan meningkatkan produktifitas petani. Misal ketika produksi beras atau pangan lainnya dari dalam negeri mengalami kekurangan pemerintah cenderung menempuh jalan mengimpor produk pertanian dari luar. -(SG)

Pasca Ledakan Bom di Bandara Domodevo, Moskow

Ledakan bom bunuh diri Senin (24/01/11) yang telah menewaskan sedikitnya 35 orang dan melukai lebih dari 100 di bandara internasional Domodedovo, Moskow. Bom berkekuatan setara dengan 5 kg TNT meledak menghancurkan bagian ruang kedatangan di bandara tersebut. Kementerian kesehatan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 130 orang cedera dalam ledakan itu, 20 diantaranya dalam kondisi serius.

Perdana Menteri Vladimir Putin telah diberi tahu mengenai insiden itu, kata juru bicaranya, Dmitry Peskov. Presiden Rusia Dmitry Medvedev dalam pertemuan dengan para pejabat tinggi yang disiarkan lewat televisi, mengatakan bahwa, “Dari informasi awal yang kami miliki, ini adalah serangan teroris.” Ia juga mengatakan bahwa penyelidikan akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana serangan itu bisa berlangsung.

Tindakan keamanan yang tidak mencukupi di bandara Domodedovo Moskow dituduh sebagai penyebab dari ledakan mematikan itu. Hal itu diungkapkan juru bicara Komite Nasional Anti Terorisme Rusia (NAC) Nikolai Sintsov kepada stasiun televisi Rossiya 24 TV pada Selasa.

"Tindakan keamanan di bandara Domodedovo tidak mencukupi, jika tidak maka serangan teroris tersebut tidak akan terjadi," kata Sintsov. Juru bicara bandara Elena Galanova mengatakan, ledakan itu terjadi di daerah umum yang bisa diakses secara bebas di bandara itu, dimana penumpang menemui keluarga mereka setelah melewati pemeriksaan bea-cukai.

Pasca ledakan bom tersebut, masyarakat internasional mengutuk serangan itu, pernyataan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon .

"Ini merupakan tindakan yang mengerikan dan tidak dapat dibenarkan kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah" katanya dalam laporan resmi PBB. Ban Ki-moon juga menyampaikan ucapan belasungkawa kepada para keluarga korban yang tewas dan terluka.

Beberapa negara menyatakan kesiapan untuk memberikan bantuan yang diperlukan kepada pihak berwenang Rusia, antara lain Presiden Mesir Hosni Mubarak, Raja Spanyol Juan Carlos I, Presiden Polandia Bronislaw Komorowski, dan Perdana Menteri Inggris David Cameron.

Presiden AS Barack Obama menyebut insiden ini sebagai tindakan terang-terangan terorisme. Adapun Presiden Perancis Nicolas Sarkozy menyebutkan serangan itu sebagai  aksi pengecut.

Organisasi Konferensi Islam juga menyampaikan kecaman terhadap tindak pidana dan terorisme yang menewaskan banyak orang tak bersalah itu.

Pemerintah Indonesia juga mengecam dan mengutuk aksi itu. Selain itu pemerintah menyampaikan duka cinta mendalam untuk keluarga korban. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di sela-sela kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di India.

"Pemerintah Indonesia mengecam, mengutuk aksi terorisme ini dan menyampaikan duka cita sangat dalam terhadap keluarga korban, kepada pemerintah dan rakyat Rusia," kata Menlu Marty Natalegawa.

Belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab terhadap serangan bom bunuh diri yang diduga merupakan aksi militan dari wilayah Kaukasus Utara yang terletak di tapal batas selatan Rusia. (L)